Menhut Dorong Kaltim Jadi Percontohan Pengendalian Karhutla Nasional

RRI.CO.ID, Nusantara – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong Kalimantan Timur menjadi percontohan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara nasional, meski tren hotspot di daerah ini masih meningkat. Targetnya, hotspot ditekan hingga nol melalui penguatan pemantauan, pemeriksaan lapangan, dan koordinasi lintas lembaga.

Raja Juli menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat evaluasi penanganan karhutla di Kalimantan Timur dan IKN, Senin, 14 September 2026. Rapat tersebut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, BMKG, serta kementerian dan lembaga terkait.

Meski demikian, ia mengingatkan hotspot tidak otomatis berarti terjadi kebakaran. Setiap indikasi titik panas tetap membutuhkan pemeriksaan langsung atau ground check untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Hotspot tidak selalu menjadi firespot. Oleh karena itu harus dicek ground check di lapangan,” kata Raja Juli.

Ia menyebut peningkatan tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kaltim. Pemerintah diminta memperkuat pengawasan kawasan dan lahan sebelum titik panas berkembang menjadi kebakaran yang meluas.

Dari pemantauan yang dipaparkannya, Berau menjadi wilayah dengan peningkatan hotspot paling tinggi. Jumlahnya naik dari 16 menjadi 25 titik dalam pemantauan dua hari terakhir.

Sementara itu, hotspot di Paser turun dari 16 menjadi 15 titik. Kabupaten Kutai Kartanegara justru mengalami kenaikan dari 11 menjadi 15 titik.

Raja Juli menilai kondisi tersebut perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih terukur. Data satelit menjadi sistem peringatan awal, sedangkan pemeriksaan lapangan diperlukan untuk menentukan apakah terdapat api dan seberapa besar ancamannya.

Raja Juli menjelaskan karakteristik lahan Kaltim berbeda dengan enam provinsi yang selama ini menjadi prioritas utama pengendalian karhutla nasional. Enam provinsi tersebut yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Menurutnya, sebagian besar wilayah Kaltim memiliki karakter tanah mineral. Kondisi ini berbeda dengan kawasan gambut yang menjadi salah satu tantangan besar pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas tersebut.

Namun, perbedaan karakteristik lahan bukan alasan untuk menurunkan kewaspadaan. Raja Juli justru meminta Kaltim memanfaatkan kondisi tersebut untuk membangun sistem pengendalian yang lebih kuat.

“Namun demikian bukan membuat kita berleha-leha atau tidak waspada. Justru Kaltim harus menjadi percontohan yang baik,” ucapnya.

Ia menargetkan pengendalian karhutla di Kaltim dapat mencapai kondisi tanpa hotspot. Menurut Raja Juli, capaian tersebut akan menjadi indikator keberhasilan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, OIKN, dan masyarakat.

Raja Juli mencontohkan Riau yang menurut pemantauan saat itu telah mencatat nihil hotspot selama tiga hari berturut-turut. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa pengendalian dapat dilakukan ketika seluruh sumber daya diarahkan secara konsisten.

“Kita berharap nanti angka karhutlanya bisa nol, seperti Riau sekarang, alhamdulillah nol sudah tiga hari berturut-turut,” katanya.

Target tersebut menghadapi tantangan karena September masih menjadi periode yang perlu diwaspadai dalam penanganan karhutla. BMKG pada 7 September menyebut kondisi kering, pengaruh El Niño, dan tingginya hotspot menjadi faktor yang meningkatkan risiko kebakaran.

BMKG Kaltim juga menyatakan pengaruh El Niño dapat membuat kondisi wilayah lebih kering dan meningkatkan potensi karhutla. Lembaga tersebut memperkuat dukungan melalui penyediaan informasi meteorologi dan pemantauan hotspot secara waktu nyata.

Pada periode 14–17 September, BMKG masih memprakirakan peluang hujan sedang di sejumlah wilayah Kaltim. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap pemantauan karena titik panas dan potensi kebakaran dapat berubah mengikuti kondisi lapangan.

Pemerintah juga telah mengembangkan berbagai strategi pengendalian, termasuk pemadaman dari darat, water bombing, pemantauan udara, hingga operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia. Data BMKG mencatat operasi modifikasi cuaca untuk penanganan karhutla juga telah dilakukan di Kalimantan Timur.

Di kawasan IKN, penanganan karhutla sebelumnya diperkuat melalui operasi water bombing. OIKN mencatat titik kebakaran terdekat dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan berjarak sekitar 30–40 kilometer, sementara patroli dan pemantauan tetap dilanjutkan untuk mencegah kebakaran berkembang.

Bagi Kaltim, target menjadi percontohan berarti pengendalian tidak berhenti pada pemadaman ketika api muncul. Sistem peringatan dini, ground check, kesiapan personel, pengawasan kawasan, dan koordinasi antarlembaga harus berjalan sebelum kebakaran meluas.

Raja Juli berharap evaluasi bersama pemerintah pusat dan daerah menghasilkan langkah yang lebih konkret untuk menekan risiko karhutla. Dengan posisi Kaltim sebagai lokasi IKN, keberhasilan pengendalian kebakaran juga menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan strategis nasional.