KBRN, Nusantara: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp778 miliar pada 2026 untuk membangun rumah susun negara (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan ke IKN. Anggaran ini menjadi bagian dari Rp6,2 triliun pagu indikatif OIKN tahun 2026 yang tengah dibahas bersama DPR RI.

Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (4/9/2025), menjelaskan pembangunan hunian ASN merupakan salah satu prioritas. “Pembangunan rusun ini penting agar ASN yang dipindahkan ke Nusantara memiliki tempat tinggal yang layak,” katanya.

Selain rusun ASN, OIKN juga menganggarkan Rp1,8 triliun untuk kompleks perkantoran, Rp111 miliar untuk pemeliharaan aset terbangun, serta Rp104 miliar untuk penataan kawasan Sepaku. Totalnya, 90 persen anggaran 2026 atau sekitar Rp5,6 triliun diarahkan pada program pengembangan kawasan strategis.

Namun, Bimo menegaskan kebutuhan riil anggaran OIKN 2026 mencapai Rp21,18 triliun. Artinya, ada kekurangan Rp14,92 triliun dari pagu yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Kami sudah menyampaikan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada 14 Agustus 2025,” ujarnya.

Tambahan anggaran itu direncanakan untuk empat kelompok kegiatan. Pertama, melanjutkan pembangunan gedung dan akses kawasan legislatif-yudikatif senilai Rp4,73 triliun. Kedua, pembangunan hunian vertikal dan rumah tapak bagi ASN, TNI, Polri, dan lembaga tinggi negara senilai Rp4,42 triliun. Ketiga, infrastruktur aksesibilitas serta utilitas kawasan senilai Rp5,17 triliun. Keempat, penataan kawasan inti pusat pemerintahan senilai Rp600 miliar.

Sementara itu anggota Komisi II DPR memberi sejumlah catatan. Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, menilai kinerja OIKN sudah jelas dan terukur karena hasilnya terlihat langsung.

“Kalau OIKN ini jelas, anggaran sekian hasilnya fisik, bukan sekadar sosialisasi. Publik harus terus diinformasikan supaya tidak ragu bahwa pemindahan ibu kota benar-benar berjalan,” ucapnya.

Senada, Giri Ramanda Kiemas mengingatkan agar pembangunan hunian ASN benar-benar mencukupi kebutuhan. “Jangan sampai kantor sudah ada, tapi ASN tidak punya tempat tinggal yang layak. Sinergi dengan Kemenpan RB penting agar jumlah hunian sesuai dengan jumlah ASN yang dipindahkan,” katanya.

Sementara anggota lain, seperti Aziz Subekti (Gerindra) dan Mardani Ali Sera (PKS), menekankan pentingnya investasi swasta melalui skema KPBU serta branding publik agar masyarakat yakin IKN tidak mangkrak. “IKN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar ikon,” ujar Mardani.

Dalam rapat itu, beberapa anggota DPR juga mengingatkan agar pemindahan ASN dilakukan bertahap mulai akhir 2025 dengan memanfaatkan 25 tower hunian yang sudah terbangun.

“Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun mubazir. ASN harus segera menempati,” ucap anggota dewan fraksi Nasdem, Rifqinizamy Karsayuda.

RDP akhirnya menyepakati bahwa OIKN perlu terus memberikan laporan progres pembangunan secara transparan ke publik. Komisi II DPR pun menyatakan dukungan agar proyek IKN tetap berjalan sesuai target, dengan catatan masalah anggaran, pemindahan ASN, serta komunikasi publik harus diperkuat.