KBRN, Nusantara: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp14,92 triliun ke pemerintah pusat untuk pembangunan IKN pada 2026. Usulan ini diajukan karena pagu anggaran sementara yang ditetapkan pemerintah hanya Rp6,2 triliun, sementara kebutuhan riil mencapai Rp21,18 triliun.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, dalam Rapat Dengar Pendapat yang membahas RKA Kementerian Lembaga RAPBN 2026, dengan Komisi II DPR RI, Kamis (4/9/2025).

“Terdapat gap anggaran sebesar Rp14,92 triliun. Usulan ini telah kami sampaikan resmi melalui surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sejak 14 Agustus 2025,” ujarnya.

Bimo menjelaskan, tambahan anggaran yang diusulkan dibagi ke dalam empat kelompok. Pertama, melanjutkan pembangunan gedung dan akses kawasan legislatif serta yudikatif dengan kebutuhan Rp4,73 triliun. Kedua, pembangunan hunian untuk ASN, TNI/Polri, serta ekosistem pendukung sebesar Rp4,42 triliun.

Ketiga, pembangunan infrastruktur pendukung seperti aksesibilitas dan utilitas kawasan legislatif-yudikatif senilai Rp5,17 triliun. Terakhir, penataan kawasan inti pusat pemerintahan serta dukungan layanan dengan kebutuhan Rp600 miliar.

“Semua pekerjaan ini menggunakan skema kontrak tahun jamak yang ditargetkan selesai pada 2027 atau awal 2028,” katanya.

Menurut Bimo, pada 2025 anggaran pembangunan yang dialokasikan sebesar Rp10 triliun. Dana ini dipakai untuk menyiapkan infrastruktur kawasan legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung. Untuk 2026, alokasi awal Rp6,2 triliun dinilai belum memadai jika pembangunan tahap dua ingin berjalan sesuai rencana menuju target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Rincian program OIKN pada 2026, antara lain pembangunan kompleks perkantoran senilai Rp1,8 triliun, rumah susun negara Rp778 miliar, pemeliharaan aset Rp111 miliar, hingga penataan kawasan Sepaku Rp104 miliar. Total alokasi sementara 90 persen diarahkan untuk program pengembangan kawasan strategis.

Bimo menegaskan, tambahan anggaran ini bukan hanya untuk mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga untuk memastikan kesiapan pemindahan ASN ke IKN. “Kami sudah menyiapkan skenario penugasan ASN yang akan menempati 25 tower hunian pada tahap awal, sesuai arahan Presiden dan prioritas RPJMN,” katanya, menjelaskan.

OIKN berharap dukungan DPR dan pemerintah pusat terus mengalir agar pembangunan IKN berjalan sesuai target. “Kami ingin IKN tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ucap Bimo.

Sementara itu Komisi II DPR RI menyatakan akan mendalami lebih lanjut lanjut usulan tersebut dalam rapat pembahasan RAPBN 2026 dalam waktu dekat.

“Otorita IKN ini anggarannya jelas, output-nya jelas, karena pembangunan IKN ini terlihat secara fisik. Harapannya publik juga semakin yakin bahwa pemindahan ibu kota benar-benar terjadi,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin.

Anggota dewan lainnya, Mardani Ali Sera menilai penambahan anggaran wajar mengingat IKN adalah “pertaruhan besar” yang membutuhkan dukungan penuh negara. Ia mendorong keterlibatan swasta melalui skema public private partnership guna meringankan beban APBN.

DPR menegaskan, proyek IKN sudah berada pada point of no return. Dengan tambahan anggaran yang disetujui, OIKN diminta mempercepat pembangunan infrastruktur, memastikan pemindahan ASN berjalan mulus, serta menjaga kepercayaan publik melalui sosialisasi yang masif.