Ribuan Anak di Kaltim Berisiko Zero Dose Imunisasi, Oktober Jadi Momentum Mengejar

RRI.CO.ID, Samarinda – Kalimantan Timur masih menghadapi persoalan anak yang belum memperoleh perlindungan imunisasi secara optimal. Kondisi ini menjadi perhatian IDAI yang mendorong percepatan imunisasi melalui Bulan Imunisasi Kejar Oktober 2026.

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan imunisasi menjadi hak dasar setiap anak. Menurutnya, percepatan imunisasi diperlukan untuk mencegah anak kembali terpapar penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

“Kita harus bertindak cepat untuk melindungi anak-anak Indonesia. Imunisasi adalah hak dasar anak dan kewajiban kita untuk memastikan setiap anak terlindungi,” ujar Piprim.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar atau BIK yang digelar serentak pada 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini ditujukan untuk menemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapi imunisasinya sesuai usia.

Di Kalimantan Timur, risiko zero dose 2026 tercatat sebanyak 20.118 anak. Angka tersebut merupakan perhitungan sasaran bayi yang belum menerima DPT1 atau Hexa1 hingga Agustus, ditambah bayi yang masuk sasaran pada September.

Zero dose dalam konteks program tersebut merujuk pada anak yang belum mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama. Sasaran BIK juga mencakup bayi dan baduta yang masih memiliki imunisasi belum lengkap.

Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan risiko zero dose tertinggi di Kaltim dengan 5.678 anak. Samarinda berada di urutan berikutnya dengan 3.916 anak, disusul Balikpapan sebanyak 2.138 anak.

Selanjutnya terdapat Kutai Timur dengan 1.972 anak dan Penajam Paser Utara sebanyak 1.945 anak. Daerah lainnya yakni Paser 1.439 anak, Bontang 1.313 anak, Berau 1.034 anak, Kutai Barat 436 anak dan Mahakam Ulu 249 anak.

Piprim sebelumnya juga mengingatkan bahwa rendahnya cakupan imunisasi dapat membuka peluang munculnya kembali kejadian luar biasa penyakit menular. Ia menyebut imunisasi rutin dengan cakupan tinggi dan merata menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Dalam pelaksanaan BIK, pemerintah tidak hanya menunggu orang tua membawa anak ke fasilitas kesehatan. Penjangkauan aktif dilakukan melalui kunjungan rumah, pelibatan kader, penelusuran sasaran, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan.

Pelayanan imunisasi tersedia melalui puskesmas dan jejaringnya, posyandu, pos pelayanan imunisasi, serta fasilitas kesehatan swasta. Prioritas diberikan untuk DPT-HB-Hib1 atau Hexa1, sementara imunisasi lain yang belum lengkap dapat diberikan sesuai status imunisasi anak.

Kementerian Kesehatan juga mendorong keterlibatan berbagai organisasi profesi dalam pelaksanaan program. IDAI diarahkan memberikan pendampingan dokter spesialis anak kepada puskesmas, termasuk melalui dokter spesialis anak yang menjadi champion imunisasi.

Bagi orang tua, pemerintah meminta status imunisasi anak diperiksa kembali melalui buku KIA atau catatan imunisasi. Jika terdapat dosis yang terlewat, anak dapat dibawa ke posyandu, puskesmas, pos imunisasi, atau fasilitas kesehatan lainnya.

Pelaksanaan BIK menjadi bagian dari strategi pemerintah memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan imunisasi. Program tersebut juga diarahkan untuk menurunkan jumlah anak zero dose sekaligus meningkatkan cakupan imunisasi lengkap di setiap wilayah.

Untuk Kaltim, target penurunan zero dose ditetapkan secara bertahap. Setelah risiko 20.118 anak pada 2026, jumlah tersebut ditargetkan turun menjadi 12.909 anak pada 2027 dan terus berkurang hingga 6.189 anak pada 2030.

Dengan pelaksanaan selama satu bulan penuh, pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk menemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Target akhirnya bukan sekadar meningkatkan angka cakupan, tetapi memastikan tidak ada anak yang terlewat dari perlindungan imunisasi sesuai usianya.