KBRN, Nusantara: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dipastikan menerima anggaran Rp10 triliun pada tahun 2025. Dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif, sekaligus menyiapkan ekosistem pendukungnya.

Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menjelaskan bahwa dana Rp10 triliun tahun 2025 menjadi awal bagi Otorita untuk mulai menangani pembangunan fisik serta biaya pemeliharaan aset yang sudah terbangun.

“Anggaran yang disiapkan tahun 2025 ini adalah sebesar 10 triliun, termasuk menyiapkan infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya dengan skema kontrak tahun jamak yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2027 atau awal tahun 2028,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Kamis (4/9/2025).

BACA JUGA:

Lanjutkan IKN, Otorita Ajukan Tambahan Anggaran 14,92 Triliun

Bimo menegaskan, pembangunan tahap kedua ini penting untuk memastikan Nusantara benar-benar siap menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.

“Kalau tahap pertama fokus di istana dan kantor kementerian koordinator, maka tahap kedua ini untuk infrastruktur legislatif, yudikatif, serta hunian pendukung,” katanya.

Memasuki tahun 2026, OIKN mendapat alokasi sementara Rp6,2 triliun, namun kebutuhan riil mencapai Rp21,18 triliun. Artinya, terdapat gap Rp14,92 triliun yang sudah diajukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tambahan anggaran tersebut dirinci ke dalam empat kelompok, mulai dari pembangunan gedung legislatif-yudikatif, hunian ASN dan TNI-Polri, infrastruktur utilitas, hingga penataan kawasan inti pusat pemerintahan.

“Kalau usulan tambahan ini disetujui, pembangunan bisa berjalan sesuai target. Misalnya, Rp4,73 triliun untuk melanjutkan konstruksi gedung legislatif-yudikatif, Rp4,42 triliun untuk hunian, Rp5,17 triliun untuk aksesibilitas, dan Rp600 miliar untuk layanan serta penataan kawasan,” kata Bimo.

BACA JUGA:

Total Keperluan Anggaran IKN 2026 Capai Rp21 Triliun

Selain dukungan APBN, pembangunan IKN juga didorong oleh investasi swasta. Hingga kini, terdapat 11 pemrakarsa yang masuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai Rp148,54 triliun. Sementara itu, investasi langsung swasta tercatat mencapai Rp65,73 triliun. “Kolaborasi pemerintah dan swasta ini menjadi modal penting mempercepat pembangunan Nusantara,” ujarnya.

BACA JUGA:

Otorita IKN Siapkan Skema Pemindahan ASN ke Nusantara

Bimo juga menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Komisi II, yang terus memberikan dukungan politik dan pengawasan. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kerja sama yang sudah terjalin. Bersama DPR dan kementerian terkait, kami yakin IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.