RRI.CO.ID, Padang - Memasuki 17 tahun peringatan gempa 30 September 2009, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kota Padang dinilai terus menunjukkan perkembangan. Direktur Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.
Patra mengatakan, salah satu program yang selama ini rutin dilakukan adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Namun, pada 2026 program tersebut tidak berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya proses transisi kewenangan, dimana SPAB yang sebelumnya banyak didorong BPBD kini diarahkan menjadi bagian dari sektor pendidikan.
“Kita melihat pemerintah Kota Padang sudah banyak melakukan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Untuk SPAB hampir setiap tahun ada programnya, tetapi tahun ini memang tidak ada karena proses transisi leading sektor kepada Dinas Pendidikan belum berjalan,” ujar Patra, Kamis 1 Oktober 2026.
Ia menyebutkan, Kota Padang juga memiliki capaian dalam penguatan masyarakat siaga tsunami. Dua kelurahan, yakni Ulak Karang Lolong Belanti dan Purus telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO-IOC sebagai masyarakat siaga tsunami. Selain itu, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan rencana kontingensi di Kota Padang juga secara berkala direviu dan diperbarui sesuai masa berlakunya.
Patra menjelaskan, Kogami sejak 2005 telah menginisiasi sekolah siaga bencana yang kemudian berkembang menjadi Sekolah dan Madrasah Aman Bencana. Konsistensi tersebut membuat Kota Padang dinilai memiliki pelaksanaan SPAB yang baik dan menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam penerapan program tersebut di tingkat nasional.
Kota Padang juga telah memasang sejumlah rambu evakuasi serta batas landaan tsunami di sejumlah ruas jalan. Meski demikian, menurut Patra, masih terdapat hal penting yang perlu diperkuat, terutama sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Koordinasi tersebut dinilai harus terbangun sejak tahapan prabencana, saat tanggap darurat hingga pascabencana agar penanganan bencana dapat berjalan lebih terpadu.
“Yang paling perlu ditingkatkan adalah sinergisitas atau kemampuan koordinasi antara aparatur yang terlibat dalam penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, saat bencana dan pascabencana. Masih ada gap koordinasi lintas sektor,” katanya.
Patra berharap momentum 17 tahun gempa 30 September 2009 menjadi pengingat agar program pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan tetap dijalankan secara berkelanjutan. Ia juga mendorong kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat dapat meniru berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....