RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana setelah menerima kunjungan monitoring Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kantor Bupati setempat, Rabu, 30 September 2026. Tim yang dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang tersebut mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana sekaligus kebutuhan pembangunan infrastruktur terdampak.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasbar, Doddy San Ismail menerima rombongan yang melibatkan unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat dan dilanjutkan dengan peninjauan Jembatan Batang Lampang di Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, serta ruas jalan MAN Kajai-Timbo Abu.
Doddy memaparkan perkembangan penanganan pascabencana, termasuk pelaksanaan pekerjaan fisik yang masih dipengaruhi kondisi cuaca. Pemerintah daerah berharap hasil monitoring dan arahan Satgas dapat mempercepat penyelesaian sejumlah pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat terdampak.
"Kami berharap arahan dan petunjuk dari Satgas dapat menjadi pedoman untuk mempercepat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pasaman Barat. Pasbar telah menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp128 miliar yang diharapkan dapat dimanfaatkan optimal untuk mendukung penanganan pascabencana dan pembangunan daerah," ucapnya.
Disamping itu, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. "Kami datang untuk mengakselerasi percepatan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, harapan kami progres kegiatan ini dapat semakin terlihat signifikan," ujarnya.
Yopie mengatakan evaluasi mencakup kegiatan yang dibiayai melalui TKD, program penanganan pascabencana, serta pekerjaan yang anggarannya telah disalurkan melalui kementerian dan lembaga terkait. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi antar-OPD agar setiap pekerjaan memiliki kejelasan lokasi, jenis kegiatan, dan sumber pembiayaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.
"Satgas juga mendorong keterlibatan unsur kejaksaan, TNI, dan Polri dalam pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil peninjauan Jembatan Batang Lampang dan ruas jalan MAN Kajai-Timbo Abu selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan koordinasi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Bumi Mekar Tuah Basamo," tuturnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....