Mahyeldi Minta Empat Lingkungan Bersama Lindungi Anak dari Ekstremisme

RRI.CO.ID, Padang: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta keluarga, sekolah, masyarakat dan media memperkuat peran dalam melindungi anak dari paparan kekerasan ekstremisme. Menurutnya, keempat lingkungan tersebut memiliki peran penting dalam mencegah paparan kekerasan sekaligus memastikan anak terdampak memperoleh pendampingan dan pemulihan.

Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Membangun Mekanisme Pemulihan dan Resiliensi Anak Korban Jaringan Kekerasan Ekstremisme di Sumatera Barat Tahun 2026 di Hotel Santika Padang, Rabu, 16 September 2026. Ia menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dan pola penanganan antarpemangku kepentingan dalam melindungi anak.

“Ini tugas kita bersama. Bagaimana menghadirkan keluarga yang kondusif, dunia pendidikan yang mampu menumbuhkan potensi anak, masyarakat yang mendukung, serta media yang tidak memberikan ruang bagi hal-hal yang merusak,” kata Mahyeldi. Ia menyebut keluarga dan dunia pendidikan merupakan lingkungan utama yang menentukan perkembangan anak.

Mahyeldi mengungkapkan, hasil screening di sejumlah sekolah tingkat SLTA di Sumbar menunjukkan sekitar 21 persen responden pernah melakukan perilaku kekerasan. Data tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar potensi perilaku kekerasan dapat ditangani sejak dini dan tidak berkembang menjadi tindakan yang membahayakan anak maupun lingkungan.

Ia mengatakan penanganan perlu melibatkan Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, Densus 88 Antiteror Polri, Yayasan Prasasti Perdamaian serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. “Dengan adanya kegiatan ini kita harapkan memiliki pemahaman yang sama dan melakukan langkah-langkah yang sama dalam penanganan perilaku kekerasan yang terjadi di kalangan anak kita,” katanya.

Mahyeldi menyebut pengalaman penanganan yang telah dilakukan Densus 88 bersama berbagai pihak dapat menjadi pembelajaran dalam memperkuat kebijakan daerah. Hasil pembelajaran tersebut selanjutnya menjadi bagian dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Ekstremisme di Sumatera Barat.

Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mengatakan penanganan anak yang terdampak kekerasan ekstremisme membutuhkan pendekatan terpadu dan humanis. “Penanganannya lebih terkoordinir atau terpadu. Tidak lebih dari satu minggu, korban langsung dilakukan penanganan secara khusus,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian Khariroh Maknunah, yang menegaskan pemulihan anak harus menjadi bagian utama dalam penanganan kasus kekerasan ekstremisme. “Bagi kami, pemulihan anak menjadi landasan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan anak,” ujarnya.

Berdasarkan data Satgaswil Sumbar yang disampaikan dalam forum, terdapat sekitar 16 anak yang teridentifikasi terafiliasi dengan jaringan kekerasan ekstrem. Anak-anak tersebut membutuhkan dukungan pemulihan dan pendampingan agar tetap dapat menjalani proses tumbuh kembang, pendidikan dan mengejar cita-citanya.

FGD tersebut melibatkan sembilan kabupaten dan kota, yakni Kota Padang, Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Kota Solok, Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya dan Kepulauan Mentawai. Melalui forum ini, YPP bersama Densus 88 juga memperkuat mekanisme rujukan, tim terpadu dan strategi keberlanjutan pemulihan anak agar perlindungan dapat diterapkan hingga tingkat daerah.