RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyampaikan usulan pengembangan Kawasan Tambak Udang Vaname Terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming (ISF) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.

Menurut Menteri Sakti Wahyu Trenggono, kawasan Kepulauan Mentawai cocok untuk pengembangan budidaya udang skala industri. Ia lantas menginstruksikan jajarannya melakukan survei lapangan.

Dalam kesempatan dimaksud, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, penyampaian usulan tersebut merupakan langkah Pemprov Sumbar untuk menjemput peluang investasi strategis KKP yang diproyeksikan bernilai sekitar Rp7,2 triliun. Investasi tersebut mencakup pengembangan kawasan lebih dari 2.000 hektare dengan potensi produksi mencapai 52.000–52.800 ton udang per tahun.

“Kami melihat ini sebagai peluang besar yang harus dijemput bersama. Karena itu, kami langsung menyampaikan usulan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Mentawai. Ternyata mendapat respons yang sangat baik,” ucap Gubernur Mahyeldi usai melakukan pertemuan dengan Menteri KKP dan jajaran di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.

Menurut Gubernur, Menteri KKP langsung memerintahkan Direktur Budi Daya Air Payau untuk melakukan survei ke Kabupaten Kepulauan Mentawai guna memastikan aspek teknis, lingkungan, dan kesiapan infrastruktur pendukung. “Ini menjadi momentum bagi kami untuk mempercepat persiapan. Pemprov Sumbar bersama Pemkab Kepulauan Mentawai akan mengawal proses ini agar setiap tahapan dapat disiapkan dengan baik,” kata Gubernur.

Lokasi yang diusulkan tersebut berada di Pulau Pagai Selatan, dengan luasan sekitar 2.150–2.470 hektare. Berdasarkan kajian Pra-Amdal yang dilakukan LPPM Universitas Andalas, kawasan Pantai Timur Pulau Pagai Selatan dinilai layak untuk pengembangan tambak udang vaname karena memiliki bentang pantai luas, topografi relatif landai, serta karakteristik perairan yang mendukung.

Proyek tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah kepulauan. Dengan kapasitas produksi puluhan ribu ton per tahun, kawasan tersebut diproyeksikan dapat menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal.

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar, Syefdinon mengatakan, rencana tersebut juga mendapat respons positif dari Pemkab Kepulauan Mentawai dan masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Mentawai bersama jajaran telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan komunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat setempat guna memastikan proses persiapan berjalan secara partisipatif.

“Pengembangan ISF Kepulauan Mentawai akan mengusung konsep eco-efficiency dan zero waste, dengan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari intake air, tandon, klaster budidaya hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sistem tersebut sekaligus diarahkan menerapkan prinsip good aquaculture practices dalam pengembangan tambak udang modern,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, DKP Sumbar akan segera membentuk Tim Percepatan ISF Mentawai yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, KKP, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Tim tersebut akan memastikan seluruh kebutuhan dan tahapan awal dapat diselesaikan secara terukur.

“Target kita dalam 2–3 bulan ke depan seluruh tahapan awal sudah tuntas. Dengan demikian, pembangunan tambak udang modern dan terintegrasi di Mentawai dapat mulai direalisasikan pada 2027,” kata Syefdinon.