Perubahan APBD 2026, Pendapatan Padang Panjang Naik 13,14 Persen

RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kota Padang Panjang mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan pendapatan daerah sebesar Rp582,03 miliar. Angka tersebut meningkat Rp67,60 miliar atau 13,14 persen dibandingkan APBD sebelum perubahan sebesar Rp514,42 miliar.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Keuangan Wali Kota atas Ranperda Perubahan APBD 2026, Senin, 31 Agustus 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Padang Panjang Imbral didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri

Allex Saputra mengatakan perubahan APBD merupakan penyesuaian terhadap rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Penyesuaian dilakukan agar pelaksanaan pembangunan tahun berjalan tetap terjaga dan diarahkan pada prioritas yang telah ditetapkan bersama.

“Melalui kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan Rancangan Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2026, yang pada dasarnya merupakan penyesuaian terhadap rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Hal ini agar pelaksanaan pembangunan pada tahun berjalan dapat terus secara bersama-sama dijaga dan diarahkan pada prioritas yang telah ditetapkan bersama,” ujar Allex.

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perubahan APBD justru mengalami penurunan menjadi Rp117,82 miliar atau turun Rp18,96 miliar atau 13,87 persen dari anggaran semula Rp136,79 miliar. PAD tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Sementara itu, Pendapatan Transfer meningkat menjadi Rp464,20 miliar atau naik 22,93 persen dibandingkan anggaran sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai Rp436,45 miliar, di antaranya Dana Bagi Hasil sebesar Rp9,55 miliar dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp388,52 miliar, sementara Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan.

Pendapatan Transfer Antar Daerah juga meningkat menjadi Rp27,74 miliar atau naik 37,43 persen. Kenaikan pendapatan transfer tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan total pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026.

Dari sisi belanja, Total Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp621,82 miliar, meningkat Rp107,40 miliar atau 20,88 persen dibandingkan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp514,42 miliar. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp503,22 miliar, yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp269,25 miliar, Belanja Barang dan Jasa Rp221,82 miliar, Belanja Subsidi Rp100 juta, Belanja Hibah Rp7,74 miliar, serta Belanja Bantuan Sosial Rp4,30 miliar.

Sementara itu, Belanja Modal meningkat signifikan menjadi Rp113,60 miliar atau naik 233,66 persen dari anggaran sebelumnya sebesar Rp34,04 miliar. Belanja Modal tersebut meliputi pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset lainnya.

Belanja Tidak Terduga tetap dialokasikan sebesar Rp2 miliar, sedangkan Belanja Transfer meningkat menjadi Rp3 miliar atau naik 400 persen. Perubahan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan program pembangunan pada tahun berjalan.

Pada sektor pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp39,79 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Sementara Pengeluaran Pembiayaan tidak direncanakan atau tetap Rp0, sehingga Pembiayaan Neto juga sebesar Rp39,79 miliar.

Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan melalui pembahasan bersama DPRD Kota Padang Panjang sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah kota berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik. Melalui sinergi pemerintah daerah dan DPRD, Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat mendukung program prioritas sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.