RRI.CO.ID, Padang – Sebanyak 102.350 kepala keluarga (KK) di Kota Padang telah terdaftar dalam Portal Perlinsos atau sekitar 33,58 persen dari total sasaran pendataan. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang mengajak masyarakat yang belum mendaftar untuk memanfaatkan waktu yang tersedia hingga 31 Agustus 2026.
“Kami sangat meyakini masih banyak warga kota yang belum tahu, bahkan belum mendengar atau belum mendaftar. Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan pendaftaran,” kata Kepala Dinsos Kota Padang Eri Sendjaya saat sosialisasi Portal Perlinsos kepada masyarakat di Car Free Day (CFD), depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Minggu, 16 Agustsu 2026.
Menurut Eri, pendaftaran Portal Perlinsos masih perlu diperluas karena masih terdapat masyarakat yang mungkin belum mengetahui layanan tersebut. Dinsos berupaya menghadirkan layanan di sejumlah tempat agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran.
Masyarakat dapat melakukan pendaftaran pada layanan yang tersedia setiap Minggu di lokasi CFD maupun pada hari kerja melalui kantor lurah dan kantor kecamatan. Petugas atau agen Portal Perlinsos juga disiapkan untuk membantu warga yang membutuhkan pendampingan selama proses pendaftaran.
Eri menjelaskan, pendataan melalui Portal Perlinsos penting untuk membantu pemerintah memperoleh data yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi salah satu bahan bagi pemerintah pusat dalam menentukan penerima bantuan sosial pada 2027.
“Portal Perlinsos ini nantinya akan menjadi bahan acuan bagi pemerintah pusat untuk meneruskan bansos 2027. Jadi, data Portal Perlinsos ini akan dijadikan dasar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang saat ini masih menerima bantuan sosial agar tetap melakukan pendaftaran melalui Portal Perlinsos. Menurutnya, pendataan tersebut diperlukan agar kondisi dan data keluarga dapat tetap diperbarui sesuai keadaan sebenarnya.
Portal Perlinsos juga dirancang untuk membantu proses pendataan agar bantuan sosial dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Sistem tersebut menggunakan data kependudukan serta sejumlah indikator untuk membantu menilai kondisi dan kelayakan calon penerima.
“Mulai dari NIK, sistem akan membaca setiap data digital yang dimiliki pemohon sehingga ada indikator yang jelas dan tepat untuk menentukan seseorang layak atau tidak menerima bansos,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....