Dongkrak Perekonomian, Pemko Padang Panjang Dorong Kebijakan Anggaran

RRI.CO.ID, Padang- Pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal yang fleksibel agar kebijakan anggaran dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat, memicu pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan kerja baru secara optimal. Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran pimpinan daerah se-wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi di Hotel Monopoli Bukittinggi, Sumatra Barat (Sumbar), Kamis 13 Agustus 2026.

Kegiatan bertema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai Kunci Sukses Penggerak Ekonomi Menuju Kemandirian Daerah” ini menjadi sarana penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengelola sumber pendapatan serta pemanfaatan belanja daerah.

Allex Saputra menekankan pentingnya regulasi penganggaran yang memberi porsi inovasi bagi daerah. Menurutnya, pembangunan daerah harus memberikan efek domino langsung pada perputaran roda ekonomi para pelaku usaha dan ketersediaan lapangan kerja lokal.

“Kami di daerah berhadapan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Harapan kami, regulasi dan kebijakan porsi anggaran dari pusat dapat menjadi suplemen serta ‘vitamin’ bagi kapasitas fiskal daerah, bukan justru mempersempit ruang gerak inovasi,” tegas Allex Saputra.

Ia menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah harus adaptif terhadap karakteristik wilayah. Hal ini terbilang krusial bagi Padang Panjang yang memiliki keterbatasan luas wilayah, namun tetap dituntut mampu mengembangkan perekonomian dan menyongsong bonus demografi 2045.

Sementara itu, Kepala KPPN Bukittinggi, Tisari Yona Geumila, mengungkapkan bahwa total alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah kerjanya pada 2026 mencapai Rp4,86 triliun. Hingga Agustus 2026, realisasi penyaluran dana tersebut telah menembus Rp3,51 triliun atau sekitar 72 persen.