RRI.CO.ID, Padang - Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz mengungkapkan, pembangunan literasi merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh perangkat daerah. Karena itu, ia menegaskan, ego sektoral perlu dihilangkan agar program literasi dapat dilaksanakan secara terpadu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan Daerah se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 di Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Menurutnya, pembangunan literasi bukan merupakan tanggung jawab Dinas Perpustakaan semata, melainkan kinerja pemerintah daerah secara kolektif. Keberhasilan maupun kegagalan pembangunan literasi, karenanya, menjadi tanggung jawab bersama. “Ini adalah kerja bersama, karena yang dinilainya bukan dinas perpustakaan. Yang dinilainya itu adalah kepala daerah beserta seluruh perangkatnya,” tegasnya.

Selain menjelaskan pentingnya penghapusan ego sektoral, Kepala Perpusnas juga memaparkan tiga program besar yang menjadi prioritas saat ini, yakni penguatan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara, serta standardisasi dan akreditasi perpustakaan. “Tiga program besar ini yang menjadi payung program dari pusat, yang akan harus turun, diturunkan, diuraikan dalam program-program yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai ke masyarakat," ucapnya.

Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) ditunjukkan sebagai gambaran bahwa tantangan literasi masih besar. Berdasarkan data IPLM dan TKM tahun 2025 yang dipaparkan, rata-rata nasional IPLM kabupaten/kota tercatat 10,37 dari 100. Sementara itu, IPLM Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 43,36. Untuk tingkat kabupaten/kota di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang tercatat memiliki IPLM tertinggi sebesar 30,74.

Di sisi lain, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 70,99, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 54,8. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat kegemaran membaca belum serta-merta diikuti dengan tingkat literasi yang tinggi.

Ia menegaskan, pencapaian IPLM dan TKM merupakan kinerja kolektif pemerintah daerah, bukan semata-mata dinas perpustakaan. Karena itu, tiga hal dinilai krusial untuk diperbaiki, yakni kelengkapan data, koordinasi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab program.

Sinergi lintas perangkat daerah disebut mutlak dilakukan agar capaian literasi dapat meningkat. Sinergi tersebut juga perlu diikuti dengan pemanfaatan berbagai dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada daerah, antara lain 36 unit mobil perpustakaan keliling, 19 Pojok Baca Digital, serta 775 ribu buku bacaan bermutu.

Selain itu, terdapat bantuan untuk taman baca masyarakat, puskesmas, pondok pesantren,hingga lembaga pemasyarakatan. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik juga digulirkan, dengan skema afirmasi bagi daerah berkapasitas fiskal rendah dan apresiasi bagi daerah yang menunjukkan kinerja baik melalui akreditasi perpustakaan.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi menyinggung pentingnya sinergi antar-OPD dalam mengoptimalkan program literasi di daerah. “Pertama, memperkuat sinergi dan kolaborasi. Mohon kita menghilangkan ego sektoral, kita membangun koordinasi yang solid dan harmonis, terutama dalam mengoptimalkan program-program stimulus dari pusat sehingga terserap dengan optimal dan tersalurkan dengan baik di daerah,” ujarnya.

Sependapat dengan Kepala Perpusnas, Medi menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas OPD dengan menghilangkan ego sektoral agar program literasi dapat berjalan terpadu. Ia juga berharap Rakor kali ini melahirkan rencana aksi konkret yang berdampak langsung pada peningkatan IPLM dan TKM di Sumatra Barat.