Partisipasi Pilkada Rendah, KPU Dorong Literasi Pemilih Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Padang - Partisipasi pemilih Sumbar pada Pilkada 2024 hanya sekitar 57 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Komisi Pemulihan Umum (KPU) menilai pendidikan pemilih berkelanjutan penting untuk meningkatkan partisipasi menuju Pemilu 2029.

Pendidikan pemilih berkelanjutan tersebut dibahas dalam kegiatan KPU Sumbar di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan berlangsung di Aula UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Carocok Painan, Sabtu 12 September.

Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, mengatakan persiapan menuju Pemilu 2029 dilakukan secara bertahap mulai 2027. Kondisi partisipasi pada Pilkada 2024 menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab.

“Pemilih kita didominasi Generasi Milenial dan Generasi Z yang jumlahnya hampir 60 persen. Karena itu, pendidikan pemilih perlu disesuaikan dengan karakter generasi muda,” ujar Betty.

Betty mengatakan pendidikan pemilih tidak hanya berorientasi pada peningkatan kehadiran di tempat pemungutan suara. Masyarakat juga perlu memahami dampak pilihan politik terhadap kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mendorong literasi demokrasi dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami proses demokrasi dan konsekuensi dari pilihan politik.

“Yang kita harapkan bukan hanya masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilih. Pemilih juga perlu memahami alasan memilih dan konsekuensi pilihan tersebut,” kata Vasko.

Vasko menilai pendidikan politik tidak cukup dilakukan ketika tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu membangun pemilih yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, penyelenggara Pemilu, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran,” ujarnya.

KPU juga mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif bagi kelompok rentan. Penyandang disabilitas perlu memperoleh akses informasi dan layanan kepemiluan yang memadai.

Selain itu, KPU mengembangkan teknologi untuk mendukung edukasi dan simulasi kepemiluan. Pemanfaatan teknologi diharapkan memperluas akses informasi demokrasi di tengah perkembangan digital.