RRI.CO.ID, Padang – Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan pentingnya peningkatan disiplin dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin, 2 Agustus 2026. Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga meluncurkan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.901 pekerja rentan sektor perkebunan kelapa sawit yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2026.

Apel gabungan tersebut dihadiri para staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan. Yulianto menegaskan perubahan birokrasi harus diawali dengan peningkatan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen setiap aparatur dalam menjalankan tugas.

"Kami melihat masih banyak hal yang harus di benahi. Kami mengingingkan perubahan ini sebagai teladan bagi generasi berikutnya," kata Yulianto.

Ia meminta seluruh ASN menghindari budaya saling menyalahkan dan lebih fokus menjalankan tugas sesuai fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Selain itu, seluruh kebijakan dan instruksi pimpinan diharapkan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Yulianto juga menyoroti masih adanya pejabat yang tidak menghadiri kegiatan resmi pemerintah daerah tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, kedisiplinan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Selain membahas kinerja aparatur, Yulianto menyampaikan Pasaman Barat telah memperoleh Program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat yang dijadwalkan mulai direalisasikan pada 2027. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di daerah itu.

"Alhamdulillah, Pasaman Barat mendapatkan program Sekolah Rakyat. Insya Allah, program ini akan mulai direalisasikan pada 2027 untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Yulianto meresmikan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.901 pekerja rentan sektor perkebunan kelapa sawit. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat jaring pengaman sosial bagi pekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja maupun kematian.

Peluncuran program turut didampingi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi, Iddial, dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pasaman Barat, Ana Rizqi Toyyibah. Pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan purna tugas Korpri kepada ASN yang memasuki masa pensiun serta sertifikat pelatihan kepada peserta pendidikan dan pelatihan satuan pengamanan (Satpam).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail meminta seluruh perangkat daerah mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan koordinasi agar program pembangunan berjalan sesuai target. Ia juga menginstruksikan seluruh OPD, camat, wali nagari, hingga BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

"Kedisiplinan menjadi prioritas. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan akan diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Doddy.

Ia menambahkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana harus diperkuat melalui pengecekan logistik, kesiapan personel, peralatan, serta optimalisasi sistem peringatan dini dan koordinasi lintas sektor. “Kami harus siap siaga sebelum bencana terjadi, bukan setelah terjadi," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi, Iddial mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. “Program tersebut tidak hanya memberikan manfaat santunan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, tetapi juga menjamin keberlangsungan pendidikan anak peserta melalui program beasiswa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama 2024–2025 program perlindungan pekerja rentan melalui DBH Sawit telah menjangkau 7.764 pekerja dengan total anggaran Rp1,83 miliar. Pada 2026, Pasaman Barat menargetkan cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 39 persen atau 73.266 peserta, dengan strategi menambah sekitar 16.800 peserta baru hingga akhir tahun.