RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Target tersebut menjadi bagian dari postur kebijakan keuangan daerah yang disiapkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain PAD, pemerintah juga menargetkan pendapatan transfer sebesar Rp1,5 triliun yang bersumber dari pemerintah pusat dan transfer antardaerah. Sementara itu, total belanja daerah pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,7 triliun dengan alokasi terbesar untuk belanja operasi sebesar Rp2,5 triliun.

Rancangan anggaran tersebut disampaikan Pemko Padang dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion dan dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Raju Minropa, pimpinan serta anggota DPRD, kepala OPD, dan para pemangku kepentingan.

Agenda rapat paripurna meliputi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPRD yang telah menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, persetujuan tersebut menjadi langkah penting agar program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan sesuai rencana.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Khususnya seluruh fraksi yang telah memberikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," katanya.

Maigus menjelaskan target PAD sebesar Rp1,1 triliun akan diperoleh melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Di sisi lain, pendapatan transfer ditargetkan mencapai Rp1,5 triliun sebagai salah satu penopang pembiayaan pembangunan daerah.

Pada sektor belanja, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp118,3 miliar untuk belanja modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Selain itu, sebesar Rp7 miliar disiapkan dalam belanja tidak terduga untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan bencana maupun kondisi darurat lainnya.

Pemerintah Kota Padang juga memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp87,3 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2027. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp91,03 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,6 miliar sehingga postur anggaran tetap seimbang.

Maigus berharap dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dibahas secara komprehensif oleh DPRD untuk penyempurnaan. "Kami berharap apa yang telah kami sampaikan ini dapat dibahas lebih lanjut untuk penyempurnaannya melalui rapat-rapat dewan, sehingga menghasilkan APBD yang efektif, efisien, dan mampu mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Padang," ujarnya.