RRI.CO.ID, Padang- Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyerap berbagai aspirasi masyarakat Kelurahan Koto Katik, Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT), sebagai bahan penyusunan prioritas pembangunan daerah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama warga yang berlangsung di Taman Perkim Lingkar Selatan, Selasa 14 Juli 2026 malam.

Audiensi yang berlangsung secara terbuka itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, camat, lurah, serta masyarakat setempat. Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan berbagai usulan, mulai dari perbaikan jalan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), pembangunan jalan usaha tani, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan destinasi wisata sungai, penataan Taman Lingkar Selatan, hingga evaluasi penerapan sistem satu arah (one way) di kawasan Pasar Pusat.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Hendri menjelaskan salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah kerusakan Jalan Lingkar Selatan akibat longsor. Saat ini terdapat tiga titik longsor yang menyebabkan ruas jalan sepanjang sekitar 2,5 kilometer terputus.

"Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah. Namun hingga saat ini belum tersedia anggaran yang memadai untuk penanganannya. Kami terus mengupayakan bantuan dari Kementerian PUPR, di samping menyiapkan langkah agar penanganannya dapat dianggarkan melalui APBD 2027," ujarnya.

Hendri mengatakan audiensi tersebut sengaja dilaksanakan untuk mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat, terutama warga yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian.

Menurutnya, komunikasi langsung menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan agar program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Setiap aspirasi yang disampaikan malam ini akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah sesuai kewenangan yang ada. Kami ingin memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Ia berharap kegiatan serupa terus menjadi ruang komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bertahap melalui kolaborasi dan dukungan semua pihak.