Bupati Padang Pariaman Perkuat Akurasi Data Bantuan Sosial Masyarakat

RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran melalui penguatan kualitas data kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis melalui Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudy Rahmat, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi operator nagari se-Kabupaten Padang Pariaman di Aula Integritas Inspektorat, Parik Malintang, Kamis, 9 Juli 2026.

Dalam arahannya, Rudy Rahmat menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian besar terhadap peran operator nagari sebagai garda terdepan dalam memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menurutnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh ketepatan dan kualitas data yang dikelola hingga tingkat nagari.

Rudy menegaskan pesan Bupati bahwa data merupakan fondasi utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia mengingatkan operator SIKS-NG agar selalu melakukan pemutakhiran data secara tepat waktu karena kesalahan maupun keterlambatan dapat menyebabkan warga yang berhak kehilangan bantuan, sementara masyarakat yang sudah mampu tetap tercatat sebagai penerima manfaat.

"Kami juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait penerima bantuan sosial yang dinilai tidak lagi layak secara ekonomi namun masih menerima bantuan. Untuk itu, seluruh operator nagari diminta melakukan evaluasi dan pembaruan data secara berkala dengan menghapus penerima yang tidak memenuhi syarat serta mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan agar memperoleh haknya," kata Rudy.

Rudy menyampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pemutakhiran data, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan memperkuat koordinasi antara Dinas Sosial dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pembaruan data penerima bantuan sosial yang selama ini terkendala antrean verifikasi.

"Selain akurasi data juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui Rudy Rahmat, ia meminta operator nagari menyelesaikan pelayanan sosial di wilayah masing-masing tanpa membebani masyarakat untuk datang ke kantor Dinas Sosial kabupaten apabila urusan tersebut dapat diselesaikan di tingkat nagari. Pemerintah juga akan menyiapkan skema penghargaan bagi operator yang aktif, akurat, dan konsisten dalam melakukan pemutakhiran data," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, Siska Primadona, melaporkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Sosial RI pada Triwulan II Tahun 2026, jumlah penduduk yang tercatat dalam DTSEN mencapai 252.541 jiwa. Dari jumlah tersebut, 46.339 jiwa berada pada Desil 1, sebanyak 46.174 jiwa pada Desil 2, 53.296 jiwa pada Desil 3, 106.732 jiwa pada Desil 4 dan 5, serta masih terdapat 1.586 jiwa yang belum memiliki klasifikasi desil.

Siska Primadona menambahkan program Keluarga Harapan (PKH) di Padang Pariaman sebanyak 15.254 keluarga penerima manfaat, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mencapai 25.412 keluarga, dan penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sebanyak 146.580 jiwa. Bupati meminta 1.586 warga yang belum memiliki klasifikasi desil segera dipilah hingga tingkat nagari untuk diprioritaskan dalam verifikasi lapangan. Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Tim Ahli Pusdatin Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat serta diikuti seluruh operator SIKS-NG dan DTSEN nagari, para camat, serta Ketua Forum Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman.