RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan pembangunan daerah tidak lagi dapat mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata. Keterbatasan ruang fiskal membuat kolaborasi berbagai pihak menjadi keharusan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Yudha Prima, mengatakan kemampuan fiskal daerah masih menjadi tantangan utama. Hal itu diungkap Yudha saat pemaparan dalam kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs) Regional Meeting Wilayah barat di Convention Hall Universitas Andalas pada Senin, 29 Juni 2026.

“Berdasarkan struktur APBD 2025–2026, sekitar 70 persen pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata baru mencapai 22 hingga 27 persen. Hal ini menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri," ujar Yudha.

Menurutnya, kondisi tersebut juga dipengaruhi besarnya belanja pegawai yang menghabiskan lebih dari separuh APBD. Akibatnya, ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, dan mengejar target SDGs menjadi terbatas.

"Karena itu Provinsi Sumatera Barat meyakini pembangunan yang ada di Sumatera Barat tidak mungkin hanya mengandalkan APBD semata. Dukungan pendanaan melalui APBN masih menjadi instrumen yang sangat penting," ujarnya.

Selain keterbatasan fiskal, Sumatera Barat juga menghadapi tantangan besar akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Menurut Yuda, kondisi itu membuat kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin besar sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Ia menegaskan SDGs menjadi kerangka untuk menyatukan seluruh sumber daya pembangunan. "SDGs bukan sekedar agenda global, melainkan menjadi kerangka pembangunan yang mampu menyatukan seluruh sumber daya pembangunan," ujar Yuda.

Menurutnya, SDGs mengintegrasikan peran APBN, APBD, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan komunitas dalam satu tujuan bersama. Dengan kolaborasi multipihak, pembangunan Sumatera Barat diharapkan tetap berjalan secara inklusif, tangguh terhadap bencana, dan berkelanjutan.