ESDM Sumbar Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM di tengah Kenaikan Harga Nonsubsidi

RRI.CO.ID, Padang - Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) diminta lebih bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan berkendara. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto, menyikapi kenaikan harga BBM nonsubsidi.

"Dalam situasi seperti ini, masyarakat perlu mengurangi aktivitas menggunakan kendaraan bermotor jika tidak terlalu diperlukan. Dengan begitu, pengeluaran untuk membeli BBM dapat lebih terjaga. Selain itu, langkah ini juga penting untuk membantu menjaga ketersediaan BBM di daerah," ujarnya kepada RRI di Padang, Jumat, 12 Juni 2026.

Helmi menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan dampak gejolak geopolitik yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Dalam kondisi tersebut, pemerintah sebelumnya berupaya menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi meskipun harga impor minyak mentah terus meningkat.

"Namun kondisi itu tidak bisa dilakukan terus-menerus karena akan menambah beban APBN. Oleh sebab itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi diputuskan untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan kepastian ketersediaan BBM," tuturnya.

Helmi tidak memungkiri kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke BBM subsidi. Misalnya dari Dexlite ke Biosolar maupun dari Pertamax ke Pertalite.

"Perpindahan konsumsi BBM memang ada. Kami bersama Pertamina telah berkoordinasi terkait kondisi ini dan sejauh ini pasokan masih aman karena kuota yang tersedia masih mencukupi," katanya.

Helmi menambahkan, untuk menjaga distribusi BBM tetap terkendali dan berkeadilan, Pemerintah Provinsi Sumbar telah menyampaikan enam rekomendasi kepada BPH Migas. Salah satu rekomendasi strategis yakni adalah usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

"Usulan itu antara lain pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin. Selain itu, pembatasan penggunaan BBM subsidi juga diusulkan untuk sektor industri, termasuk pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan transportasi pendukungnya. Sebab, BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah," ujarnya.