Pemko Payakumbuh Perkuat Penerapan SRIKANDI untuk Pelayanan Publik

RRI.CO.ID, Padang - Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerapan aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi pemerintahan digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan administrasi serta arsip yang lebih tertib, transparan, dan mudah ditelusuri. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Penerapan SRIKANDI di Aula Jozrizal Zein, Balai Kota Payakumbuh, Senin 8 Juni 2026.

Rida Ananda mengatakan, optimalisasi penggunaan SRIKANDI merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital birokrasi sekaligus memastikan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip berjalan lebih tertib, terintegrasi, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penerapan aplikasi tersebut akan mempercepat proses administrasi pemerintahan, meningkatkan efisiensi kerja, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“SRIKANDI bukan sekadar aplikasi persuratan elektronik, tetapi instrumen penting untuk mewujudkan birokrasi yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Rida.

Ia menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan seluruh proses administrasi terdokumentasi dengan baik dan tersimpan secara digital sehingga memudahkan penelusuran dokumen saat dibutuhkan. “Kita ingin seluruh proses administrasi pemerintahan semakin cepat, terdokumentasi dengan baik, mudah ditelusuri, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Rida menegaskan keberhasilan penerapan SRIKANDI membutuhkan komitmen bersama dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Karena itu, setiap OPD diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Menurutnya, pemanfaatan SRIKANDI juga menjadi bagian penting dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini terus didorong pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.