Wagub Sumbar Minta OPD Aktif Dukung Program Strategis Nasional

RRI.CO.ID, Padang - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar lebih proaktif mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Arahan itu disampaikan Vasko saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu, 13 Mei 2026. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pemerintah pusat.

Menurut Vasko, daerah harus bergerak cepat menyiapkan dukungan dan proposal usulan yang matang agar Sumbar mendapat prioritas dalam pelaksanaan program nasional. Kesiapan daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menarik dukungan pembangunan dari pusat.

“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” kata Vasko.

Ia mengatakan, keterlibatan daerah dalam mendukung PSN dan PKPN menjadi solusi strategis untuk mempercepat pembangunan. Hal itu dinilai penting karena kemampuan APBD masih terbatas, sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor terus meningkat.

Vasko juga menekankan bahwa paradigma pembangunan saat ini telah berubah. Menurutnya, daerah yang paling siap akan lebih diprioritaskan dibanding daerah yang hanya mengandalkan kebutuhan tanpa kesiapan yang jelas.

“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan mengatakan Pemprov Sumbar segera membentuk kelompok kerja khusus untuk mendukung percepatan program strategis nasional di daerah. Setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor.

Menurut Zefnihan, pelaksanaan program tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar. Ia menyebut langkah tersebut sebagai gerakan kolektif dan kolaboratif dalam mendukung program nasional. “Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.

Ia menambahkan, rancangan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Selanjutnya, proposal usulan akan diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar Sumbar memiliki peluang lebih besar memperoleh program nasional pada 2027.