RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya memastikan tidak ada anak kehilangan hak pendidikan hanya karena persoalan biaya. Komitmen tersebut dibuktikan melalui langkah cepat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang dalam menangani kasus dua siswa Madrasah Aliyah Swasta (MAS) yang sempat terkendala mengikuti pembelajaran akibat tunggakan uang sekolah dan seragam.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan penanganan kasus tersebut dilakukan langsung atas arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran. Menurut Yopi, Wali Kota memerintahkan tim Disdikbud yang dipimpin Sekretaris Dinas bersama Kepala Bidang SMP untuk turun langsung melakukan penelusuran dan memastikan persoalan siswa dapat segera diselesaikan.

Sebagai bentuk solusi konkret, Pemerintah Kota Padang menyerahkan bantuan kepada kedua siswa tersebut di panti asuhan tempat mereka tinggal. Penyerahan bantuan turut disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatra Barat, Adel Wahidi, sebagai bagian dari pengawasan dan transparansi pelayanan publik.

“Sesuai permintaan kedua siswa tersebut, kita juga carikan sekolah baru. Ini bentuk upaya Pemko Padang untuk memastikan tidak ada pelajar yang tidak mendapatkan akses pendidikan layak,” ujar Yopi, Sabtu 9 Mei 2026.

Ia menegaskan, langkah cepat tersebut merupakan bagian dari program prioritas “Padang Juara” yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar seluruh anak tanpa terkecuali.

“Prinsipnya, sesuai Progul Padang Juara dan perintah Bapak Wali Kota, Pemerintah Kota Padang memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Bahkan kita ingin menekan Angka Tidak Sekolah hingga titik nol,” tegasnya.

Kasus tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena persoalan ekonomi dinilai masih menjadi salah satu faktor penyebab anak rentan putus sekolah. Karena itu, Pemko Padang mendorong sekolah dan wali murid lebih proaktif membangun komunikasi apabila muncul kendala pembiayaan pendidikan.

Disdikbud Padang berharap langkah preventif dan responsif seperti ini dapat memperkuat perlindungan hak pendidikan anak di Kota Padang. Pemerintah juga menegaskan bahwa akses pendidikan yang layak merupakan fondasi penting dalam menciptakan generasi unggul dan memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah di masa depan.