RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan komitmen dalam memperkuat pencegahan perilaku menyimpang, termasuk LGBT, melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini dilakukan dengan mendorong penguatan regulasi hingga tingkat pemerintahan terendah.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan saat ini masih terdapat kelemahan dalam regulasi yang mengatur secara spesifik terkait persoalan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil langkah dengan memperkuat peran nagari melalui pendekatan kearifan lokal.

“Kita membentengi dengan mendorong peraturan di tingkat nagari agar mampu mendeteksi dan menangani persoalan ini bersama pemerintah daerah. Sinergi antara nagari, pemerintah kabupaten/kota, hingga provinsi menjadi kunci,” ujarnya, Sabtu, 2 Mei 2026.

Mahyeldi menjelaskan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang memungkinkan penguatan peran adat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk mencegah perilaku menyimpang di lingkungan masyarakat.

Ia juga menyebut bahwa DPRD Provinsi Sumatera Barat tengah merancang peraturan daerah terkait penanganan perilaku menyimpang. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat di tingkat daerah.

“Untuk saat ini kita belum memiliki aturan yang spesifik dan tegas, sehingga ke depan diharapkan ada payung hukum yang lebih jelas,” katanya. Ia juga mendorong peran perwakilan daerah di tingkat nasional untuk memperjuangkan regulasi tersebut.

Selain regulasi, Mahyeldi menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan. Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk memetakan dan menangani persoalan ini secara terpadu.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dapat menekan penyebaran perilaku menyimpang serta penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat. Dengan langkah tersebut, generasi muda diharapkan dapat terlindungi menuju Indonesia Emas 2045.