RRI.CO.ID, Padang - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan, pelaksanaan otonomi daerah harus mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui pelayanan kesehatan yang maksimal, peningkatan kualitas pendidikan, serta optimalisasi potensi lokal, khususnya sektor UMKM.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi usai menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin 27 April 2026.

Menurutnya, penerapan otonomi daerah tidak boleh hanya berhenti pada pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, tetapi harus tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Muhidi menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif dalam mendorong kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja baru. Selain itu, daerah juga perlu memperluas investasi guna mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.

Ia menambahkan, sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau, menurutnya, hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi , yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah agar semakin responsif, mandiri, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejumlah fokus utama turut disampaikan, di antaranya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, kolaborasi antardaerah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan stabilitas wilayah juga menjadi perhatian.