RRI.CO.ID, Padang - Kota Padang resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan program digitalisasi bantuan sosial oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Program ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran serta transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Penunjukan tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian. Kegiatan itu berlangsung dalam koordinasi bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di kediaman resmi Wali Kota Padang, Jumat, 24 April 2026.

Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Padang sebagai lokasi percontohan. Menurutnya, digitalisasi bansos menjadi langkah strategis untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan data yang selama ini menjadi kendala utama.

“Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada masyarakat yang tercatat miskin secara administrasi padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data,” ujarnya.

Ia mengatakan melalui digitalisasi bansos, seluruh data penerima diharapkan menjadi lebih jelas dan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan pembenahan data agar program berjalan maksimal.

Maigus menambahkan pemerintah daerah akan menyiapkan agen-agen yang dibekali pelatihan dan sosialisasi intensif. Langkah itu dilakukan agar masyarakat mampu mengakses sistem digital secara optimal.

“Kita menargetkan peluncuran program digitalisasi bansos di Kota Padang pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan rampung,” tambahnya. Kesiapan infrastruktur dan dukungan tim teknis juga menjadi fokus utama pemerintah daerah.

Sementara itu, Teguh Setyabudi menegaskan digitalisasi bansos bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Ia juga mengapresiasi kesiapan Kota Padang dari sisi data kependudukan.

Dari sekitar 961 ribu wajib KTP, sebanyak 99,16 persen warga telah melakukan perekaman. Selain itu, aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Padang telah melampaui 34 persen, tertinggi di Sumatera Barat.

Dengan capaian tersebut, Padang dinilai memiliki fondasi kuat untuk menjadi model nasional dalam penerapan sistem digitalisasi bansos. Sistem ini diharapkan mampu menghadirkan penyaluran bantuan yang lebih transparan dan tepat sasaran.