RRI.CO.ID, Padang –Pemerintah Kabupaten Sijunjung menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Muaro untuk percepatan penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, bersama Ketua PN Muaro, Yudith Wirawan, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Febrizal Anshori, di Operation Room Kantor Bupati, Selasa, 21 April 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Benny Dwifa Yuswir menyebut, langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. "Melalui sinergi ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan hukum, tetapi juga edukasi dan pendampingan agar lebih memahami hak dan kewajibannya," ujarnya.

Benny juga menyoroti masih banyaknya kendala yang dihadapi masyarakat, seperti permasalahan perubahan data kependudukan yang tidak didukung dokumen sah, sehingga tidak dapat diproses. Dengan adanya kolaborasi ini, menurutnyanya persoalan tersebut diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat.

Benny menambahkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjamin kepastian hukum dokumen kependudukan, termasuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan pengelolaan data adminduk. Melalui kerja sama tersebut ia berharap, masyarakat di Kabupaten Sijunjung mendapatkan layanan hukum yang sah dan merata.

Sementara itu, Ketua PN Muaro, Yudith Wirawan, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh langkah Pemkab Sijunjung dalam memperkuat literasi hukum masyarakat. "Kami siap bersinergi untuk menghadirkan akses keadilan yang inklusif dan merata, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan akses bantuan hukum serta percepatan penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Hadir kesempatan itu, Pj Sekretaris Daerah, Jaheri, Asisten I Setdakab, Aprizal, OPD terkait, Kabag Hukum serta undangan lainnya.