RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini seiring dengan pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, saat mengikuti secara virtual kegiatan entry meeting pemeriksaan LKPD. Kegiatan itu berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Kamis , 2 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan optimisme untuk mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan dapat kembali meraih opini tersebut secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen menjaga transparansi sebagai prinsip utama. Semoga pada 2026 ini kita dapat meraih WTP ke-10 secara berturut-turut,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penuh proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketersediaan data serta akses informasi dijamin agar proses audit berjalan lancar.

Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyiapkan dokumen secara lengkap dan tepat waktu serta bersikap kooperatif. “Hindari keterlambatan penyampaian data dan ketidaksesuaian bukti transaksi. Ini penting untuk menjaga kualitas laporan keuangan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, menekankan pentingnya transformasi digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI). “Hasil pemeriksaan diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.