RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah pusat terus mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam. Kunjungan Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bachril Bakri ke Kabupaten Agam, menjadi momentum penting untuk memastikan hal tersebut.

Bupati Agam, Benni Warlis mengatakan,hingga saat ini pemerintah daerah telah menangani sebagian kerusakan, khususnya pada infrastruktur jembatan. “Sebanyak 24 jembatan sudah kita kerjakan yang dibantu TNI dan Polri baik jenis Armco maupun Bailey. Walaupun masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi saat ini akses masyarakat sudah mulai bisa terhubung,” katanya, Jumat, 27 Maret 2026.

Ia menegaskan, kebutuhan pembangunan jembatan di Agam masih besar. Dari usulan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD), baru sembilan jembatan yang dapat diakomodir.

Selain jembatan, Pemkab Agam memprioritaskan perbaikan jalan, irigasi, sekolah serta normalisasi sungai sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh. “Ini semua menyangkut langsung kehidupan masyarakat, sehingga harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Bupati Agam juga mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah pusat. Terutama dalam pengembalian dana TKD sebesar Rp165 miliar yang akan difokuskan untuk percepatan pemulihan.

“Terima kasih kepada Kemendagri. Dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas, dukungan ini sangat berarti bagi percepatan pemulihan pascabencana di Agam,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah segera mengeksekusi program yang telah direncanakan. “Mudah-mudahan awal bulan ini sudah bisa kita realisasikan,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektur Jenderal Kemendagri, Bachril Bakri mendorong pengalokasian dana TKD secara tepat sasaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Agam. “Baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan publik seperti sekolah dan puskesmas. Kita mengetahui data kerusakan di Agam cukup banyak,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya skala prioritas dalam penggunaan anggaran, mengingat keterbatasan dana yang tersedia. “Anggaran ini tidak banyak, sehingga harus benar-benar diprioritaskan pada kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan perlu perbaikan segera. Tujuannya agar aktivitas masyarakat dan layanan publik tidak terganggu,” katanya.