RRI.CO.ID, Padang - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Wilayah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat dengan tema “Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan bagi Perempuan” di Balai Kota Payakumbuh, Kamis, 19 Februari 2026.

Asisten I Setdako Payakumbuh, Nofriwandi menegaskan bahwa isu kesetaraan dan keadilan bagi perempuan bukan hanya persoalan gender, tetapi amanah konstitusi serta tanggung jawab moral bersama. “Kesetaraan dan keadilan bagi perempuan bukan sekadar isu gender, tetapi amanah konstitusi dan tanggung jawab moral kita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, mulai dari penguatan keluarga, pendidikan karakter, hingga kontribusi pada sektor ekonomi dan sosial. Ia menambahkan kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada sejauh mana hak-hak warganya terpenuhi secara adil.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti akses pendidikan, kesempatan kerja, partisipasi dalam pengambilan keputusan, hingga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Karena itu, kita perlu sinergi pemerintah, organisasi perempuan, Bundo Kanduang, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenham Sumatera Barat, Dewi Nofyenti, menjelaskan pemerintah pusat kini memperkuat kelembagaan HAM melalui pembentukan kementerian yang lebih fokus. “Pemisahan menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuat penanganan isu HAM semakin fokus, terarah, dan efektif,” kata Dewi.

Ia menyebut keberadaan kantor wilayah di daerah sebagai langkah penting untuk memastikan pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat terbawah. “HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial,” ujarnya.

Dewi juga menekankan pentingnya memahami HAM secara utuh. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menuntut hak, tetapi juga harus menyadari kewajiban dalam kehidupan bersama.

Ia menambahkan bahwa perempuan termasuk kelompok rentan yang masih sering menghadapi ketidakadilan. “Perempuan masih sering menghadapi diskriminasi. Karena itu, perlindungan dan kesempatan setara harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Eni Zulmaeta, menyatakan PKK siap mengambil peran strategis dalam edukasi HAM di tingkat keluarga, mengingat organisasi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. “PKK siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, khususnya kaum ibu, agar semakin memahami hak dan kewajibannya,” kata Eni.