RRI.CO.ID, Padang – Bupati Pesisir Selatan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendragi) Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan jembatan di Kampung Ngalau Gadang yang hingga saat ini belum tersambung pascabencana banjir bandang. Permintaan tersebut disampaikan Hendrajoni saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Pascabencana bersama Mendagri dan Kepala BNPB yang digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa 13 Januari 2026.

Hendrajoni mengatakan, saat ini terdapat sedikitnya 11 unit kendaraan roda empat milik warga yang terjebak dan tidak dapat keluar dari Kampung Ngalau Gadang. Hal itu disebabkan jembatan utama yang rusak belum dapat difungsikan, sementara jembatan darurat yang telah dibangun hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

“Mobil warga tidak bisa keluar. Ini sangat menghambat aktivitas masyarakat, termasuk akses ekonomi dan layanan darurat,” kata Hendrajoni.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi melaporkan dampak bencana secara menyeluruh di wilayah Sumbar. Ia menyebutkan, jumlah korban meninggal dunia mencapai 264 orang, 72 orang hilang, dan 401 orang mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 10.854 warga mengungsi dan 296.345 orang terdampak bencana.

Kerusakan fisik juga tercatat signifikan, dengan rincian 6.895 rumah rusak ringan (RR), 2.981 rumah rusak sedang (RS), dan 5.077 rumah rusak berat (RB). Sebanyak 775 unit bangunan dilaporkan hanyut. Total kerusakan diperkirakan mencapai Rp 15 triliun, sementara kerugian ekonomi sebesar Rp 17 triliun, sehingga akumulasi kerusakan dan kerugian mencapai Rp 33 triliun.

“Daerah dengan kerusakan terbesar berada di Kabupaten Agam dengan nilai sekitar Rp 10,5 triliun, disusul Padang Pariaman Rp 5 triliun, dan Pesisir Selatan sekitar Rp 1,5 triliun. Sektor yang terdampak meliputi infrastruktur, permukiman, ekonomi, sosial, serta lintas sektor,” ujarnya.

Total kebutuhan pendanaan pascabencana di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 21,44 triliun, dengan rincian kewenangan pemerintah pusat Rp 7,65 triliun, pemerintah provinsi Rp 3,36 triliun, dan pemerintah kabupaten/kota Rp 10,42 triliun. Dari jumlah tersebut, kebutuhan sektor infrastruktur mencapai Rp 17 triliun, permukiman Rp 1,44 triliun, ekonomi Rp 1,10 triliun, lintas sektor Rp 1,10 triliun, dan sektor sosial Rp 0,5 triliun.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, secara nasional terdapat 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat. “Presiden Republik Indonesia, telah membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan pascabencana yang diketuai langsung oleh Mendagri untuk memastikan percepatan pemulihan di daerah terdampak,” ujarnya.