RRI.CO.ID, Padang — Biaya operasional rumah ibadah di Kota Padang, khususnya listrik dan air, masih menjadi beban pengurus. Hal ini mencuat dalam program Halo RRI, setelah warga mempertanyakan dukungan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masjid.

Seorang penelpon yang kerap disapa Ajo dalam program Halo RRI, Senin (20/4/2026), menyampaikan selama ini biaya listrik dan air masjid ditanggung secara mandiri oleh pengurus.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih, termasuk kemungkinan adanya bantuan untuk meringankan beban operasional rumah ibadah.

“Meskipun terdapat tarif sosial yang diberikan, beban biaya listrik dan air tetap dirasakan cukup berat oleh pengurus rumah ibadah dalam mencarikan anggarannya. Oleh karena itu, diharapkan adanya bantuan pemerintah, termasuk kemungkinan memasukkan biaya tersebut ke dalam tagihan penerangan jalan umum guna meringankan beban pengurus,” ujar Ajo.

Menanggapi hal tersebut, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Arjun Karim, menjelaskan rumah ibadah telah mendapatkan perlakuan khusus melalui tarif sosial yang menjadi salah satu tarif listrik paling ringan.

“Rumah ibadah termasuk dalam kategori tarif sosial yang merupakan salah satu tarif listrik paling ringan. PLN juga memiliki program tematik berupa diskon hingga 50 persen untuk penambahan daya, khususnya bagi rumah ibadah dan lembaga pendidikan,” kata Arjun.

Namun demikian, ia menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan pembebasan biaya listrik secara penuh untuk rumah ibadah. Pembayaran tetap menjadi tanggung jawab pengelola dengan harapan penggunaan listrik dilakukan secara bijak.

“Terkait apakah biaya listrik memberatkan, pada dasarnya tidak, karena listrik dinikmati oleh semua pihak. Namun demikian, konsumen diharapkan dapat menggunakan listrik secara bertanggung jawab,” ujarnya.