Gubernur Mahyeldi: Pemprov Sumbar Gandeng BPKP Evaluasi Perencanaan 2026

RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar untuk melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Gubernur Mahyeldi mengatakan, evaluasi tersebut penting untuk memastikan kualitas perencanaan, konsistensi dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

“Melalui evaluasi ini, kami dapat melihat kualitas perencanaan, konsistensinya dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Masukan dan rekomendasi strategis dari BPKP menjadi bahan penting dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan,” ujarnya usai menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Sumbar, bersama Bupati/Wali Kota se-Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Selasa, 7 April 2026.

Mahyeldi menyebut, sinergi antara Pemprov Sumbar dan BPKP perlu terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. “Pengawasan dari BPKP sangat diperlukan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap program prioritas, khususnya pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana, mengingat Sumbar merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. “Kami perlu memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas program strategis daerah melalui pengawasan yang adaptif dan kolaboratif. Menurutnya, secara umum capaian pembangunan Sumbar cukup bagus dan perannya cukup strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dalam LED Semester II Tahun 2025, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian kami, yaitu keberlanjutan produksi pangan, infrastruktur dan distribusi pangan, serta intervensi cadangan pangan untuk stabilisasi harga. Sejumlah rekomendasi telah kami cantumkan sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran BPKP, Bupati/Wali Kota se-Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar. Sementara itu, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar juga turut menghadiri.