RRI.CO.ID, Padang: Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka menyelaraskan program strategis pembangunan daerah di Balairuang Rumah Dinas Wako, Jumat, 27 Februari 2026. Gubernur Mahyeldi, menjelaskan, pada 2029 ekonomi Sumbar ditarget meningkat sampai pada angka 7,2 persen, sementara, untuk 2026 ini, tingkat ekonomi di Sumbar ditarget mencapai angka 5,7 persen.

“Pemulihan ekonomi pasca bencana harus dilaksanakan secara bersama pemerintah provinsi dengan 19 pemerintah kabupaten kota. Ada empat strategi yang disusun, untuk mencapai target peningkatan ekonomi ini,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi menjelaskan, pertama, hilirisasi agroindustri dan magnet devisa. Kedua, transformasi dan ekonomi hijau. Strategi ketiga, akselerasi digitalisasi UMKM, dengan menggerakkan UMKM untuk urus izin dan sertifikasi halal. Keempat, mitigasi bencana sebagai investasi dan ekonomi.

"Butuh sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah. Bukittinggi sebagai andalan, untuk tingkatkan ekonomi Sumatra Barat. Karena wisata Bukittinggi menjadi magnet wisatawan yang tidak bisa dipungkiri. Empat strategi ini, bisa dilaksanakan di Bukittinggi, karena kota ini punya potensi besar dan kita provinsi akan berikan dukungan penuh," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan Bukittinggi sebagai daerah khusus ke pemerintah pusat, seiring penguatan peran kota sebagai kota perjuangan dan kota wisata. Dalam rangka peringatan 100 Tahun Jam Gadang, Pemko Bukittinggi telah bertemu dengan Menteri Kebudayaan, InJourney, serta Menteri Pariwisata dan memperoleh dukungan terhadap pengembangan program strategis guna mendorong peningkatan sektor pariwisata.

Tiga persoalan besar yang menjadi perhatian adalah penyelesaian tanah Kantor DPRD, penataan Pasar Banto dan pengembangan Stasiun Lambuang. Di sisi lain, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius, terutama saat akses Lembah Anai terganggu sehingga pengangkutan harus melalui Sitinjau Lauik.

Sebagai tindak lanjut rakor tersebut, baik pemerintah provins dan daerah sepakat membentuk tim koordinasi terpadu untuk mempercepat realisasi program prioritas, termasuk pembenahan infrastruktur pendukung pariwisata, penguatan kapasitas UMKM, serta penanganan persoalan persampahan secara berkelanjutan. Diharapkan, melalui langkah konkret dan kolaboratif ini, target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dapat tercapai sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatra Barat.