RRI.CO.ID, Padang: Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menerima penyerahan secara simbolis sertifikat hak pakai aset tanah tahun 2025 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh, Rabu, 25 Februari 2026. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pengamanan dan penertiban administrasi Barang Milik Daerah (BMD).

‎Sertifikat diserahkan langsung oleh Kepala BPN Kota Payakumbuh, Hardi Yuhendri, kepada Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, di Ruang Kerja Wali Kota Payakumbuh.

‎‎Dalam sambutannya, Zulmaeta, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin bersama BPN dalam percepatan sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah. “Penyerahan sertifikat ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset Pemko Payakumbuh,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepastian hukum atas aset daerah sangat penting guna memastikan seluruh aset yang dimiliki benar-benar tercatat sebagai aset negara serta terlindungi secara hukum. “Ini menjadi anugerah bagi kita di bulan suci Ramadan, yang patut kita syukuri,” katanya.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Muslim, memaparkan urgensi percepatan sertifikasi tanah aset. ‎Ia menyebut, proses sertifikasi telah mencapai 59,16 persen dari total persil 1212 Persil tanah yang menjadi target penyelesaian.

‎Hingga tahun 2025, total tanah aset Pemko Payakumbuh tercatat sebanyak 1.323 persil, dengan 760 persil telah bersertifikat dan 563 persil belum bersertifikat. “Percepatan sertifikasi ini penting untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD, memberikan kepastian hukum atas aset daerah, serta mendukung pemenuhan target MCP KPK terkait pengamanan barang milik daerah,” kata Muslim.

Pada tahun 2025 Pemko Payakumbuh menargetkan penyelesaian sertifikasi sebanyak 150 persil. Namun realisasinya berhasil melampaui target, dengan 165 sertifikat diterbitkan dan diserahkan oleh BPN.

‎‎Muslim menyebutkan, untuk tahun 2026 ditargetkan kembali penyelesaian sertifikasi sebanyak 150 persil. Adapun progres sertifikasi yang telah terbit pada tahun 2026 di antaranya meliputi tanah Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat. ‎Sementara, Berkas yang sudah di proses di BPN meliputi 22 bidang tanah jalan, Pasar Ibuh 3 bidang, RSUD Adnan WD 1 bidang, Pasar Blok Timur 1 bidang, serta sejumlah aset strategis lainnya seperti Panorama Ampangan, Museum Eks RPH, RTH Ratapan Ibu, GOR Nan Ompek, dan beberapa tanah sekolah dasar.

‎‎Muslim juga memperkenalkan inovasi percepatan sertifikasi melalui pengembangan Sistem Informasi Geospasial dan Manajemen Agraria (SIGMA), yang merupakan kolaborasi lintas OPD bersama Dinas Kominfo dan BKD. “‎Melalui SIGMA, proses pengajuan persyaratan sertifikasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini terintegrasi dalam satu aplikasi, sehingga lebih efektif dan efisien,” katanya.

Sistem ini juga menyediakan database tanah aset yang akurat dan valid, meliputi luas tanah, koordinat, batas tanah, status sertifikasi, hingga dokumentasi aset.

‎Sementara itu, Kepala BPN Kota Payakumbuh, Hardi Yuhendri mengapresiasi kolaborasi yang terjalin baik dengan Pemko Payakumbuh. “Berkat kolaborasi yang solid, target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Kami berharap ke depan sinergi ini terus diperkuat agar target 150 persil pada tahun 2026 dapat segera direalisasikan, sehingga pemenuhan target MCP KPK tidak memerlukan waktu yang terlalu lama,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas PUPR yang selama ini aktif memfasilitasi dan menyiapkan seluruh persyaratan administrasi dalam setiap proses sertifikasi. “Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi memastikan seluruh aset Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki kepastian hukum yang jelas dan terlindungi dengan baik,” kata Hardi.