RRI.CO.ID, Padang — Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mengapresiasi transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang kini dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Menurutnya, perubahan tata kelola tersebut menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih profesional, akuntabel, modern, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Hal itu disampaikan Lisda saat menghadiri Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, Persiapan Penyelenggaraan Haji 2027, serta Penyerahan Penghargaan di Asrama Haji Padang, Jumat, 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenhaj RI, Teguh Dwi Nugroho, Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki, kepala daerah, pimpinan instansi, serta para pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.

Lisda mengatakan evaluasi penyelenggaraan haji tidak hanya menjadi ajang menilai pelaksanaan musim haji sebelumnya, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait. Menurutnya, setiap pengalaman harus menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji berikutnya.

"Kami dari Komisi VIII DPR RI mengapresiasi setinggi-tingginya Kementerian Haji dan Umrah yang terus melakukan transformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini agar semakin profesional, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia," ujar Lisda.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Haji dan Umrah juga menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Haji dan Umrah RI kepada sejumlah pemerintah daerah dan mitra kerja. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, dan kontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Lisda menilai penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak. Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelayanan, pelindungan jemaah, serta tata kelola haji semakin transparan, profesional, dan berintegritas.

Selain itu, Lisda mengingatkan pentingnya penguatan pembinaan manasik, terutama terkait pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, calon jemaah perlu dibekali kemampuan menggunakan telepon seluler dan aplikasi layanan haji agar lebih mudah mengakses berbagai layanan selama berada di Arab Saudi.

"Kadang hal-hal sederhana justru sangat penting. Misalnya cara mengoperasikan telepon seluler, mengisi daya, atau menggunakan aplikasi yang mendukung layanan haji. Materi seperti ini perlu menjadi perhatian dalam manasik karena akan sangat membantu jemaah ketika berada di Arab Saudi," kata Lisda.

Ia berharap seluruh hasil evaluasi tahun ini menjadi landasan untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji 2027 yang semakin berkualitas. Dengan demikian, setiap jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan aman, nyaman, dan khusyuk.