RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus mematangkan langkah mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, khususnya mengantisipasi kemungkinan penutupan bandara di Arab Saudi. Hal ini dilakukan guna memastikan keberangkatan calon jemaah haji tetap berjalan aman dan terencana.

Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umrah Kemenhaj Sumatera Barat, Yudi Hidayat, mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi selama musim haji tahun ini.

Menurut Yudi, tahapan mitigasi telah disusun secara bertingkat dan melibatkan koordinasi lintas pihak, termasuk pemerintah pusat dan DPR RI. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kepastian layanan bagi jemaah haji Indonesia.

“Pemerintah sudah membuat semacam mitigasi beberapa tahapan-tahapannya untuk bagaimana jemaah haji tahun ini. Insya Allah kita beranggapan tetap memberangkatkan jemaah haji, tapi kalau seandainya terjadi penutupan bandara di Jeddah,” ujarnya, Kamis 9 April 2026.

Ia menjelaskan, salah satu opsi yang disiapkan adalah pengalihan rute penerbangan melalui negara lain apabila akses langsung ke Arab Saudi mengalami kendala. Skema ini memungkinkan jemaah tetap diberangkatkan dengan sistem transit di beberapa wilayah alternatif.

Namun demikian, Yudi menegaskan bahwa jika penutupan bandara di Arab Saudi berlangsung total dan tidak memungkinkan akses masuk, maka keberangkatan jemaah haji secara otomatis akan ditunda. Keputusan tersebut diambil demi keselamatan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Lebih lanjut, pemerintah juga telah menyiapkan langkah kompensasi terkait kontrak layanan yang telah disepakati dengan pihak Arab Saudi. Opsi yang dibahas antara lain keberlanjutan penggunaan akomodasi untuk musim haji tahun berikutnya sebagai bentuk perlindungan bagi jemaah.