RRI.CO.ID, Padang - Riset kolaboratif Universitas Negeri Padang (UNP) bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan transformasi digital mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM lebih dari 20 persen. Riset tersebut dilakukan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi percepatan ekonomi digital pascapandemi.

Riset dipimpin Tim Peneliti Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) UNP yang terdiri atas Dr. Yasdinul Huda, Dr. Rino, Dr. Zul Afdal, dan Dra. Armida S. Penelitian melibatkan 90 pelaku UMKM dan 10 pengelola BUMNag dari wilayah Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Agam.

Ketua Mitra UNP dalam riset tersebut, Dr. Yasdinul Huda mengatakan, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga ditentukan kekuatan modal sosial dan kolaborasi masyarakat. Menurutnya, transformasi digital harus dibangun secara inklusif dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

“Pemerataan infrastruktur digital, penguatan literasi digital, pengembangan kelembagaan ekonomi lokal, serta pemberdayaan kelompok rentan menjadi langkah strategis dalam memperkokoh ketahanan sosial dan ekonomi pascapandemi,” ujar Yasdinul, Minggu, 26 Juli 2026. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat daya saing UMKM.

Hasil riset menunjukkan 81,2 persen responden merupakan perempuan, sedangkan 73,8 persen pelaku usaha berada pada rentang usia 25 hingga 44 tahun yang dinilai adaptif terhadap teknologi. Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu meningkatkan pendapatan usaha lebih dari 20 persen sekaligus memperluas jangkauan pemasaran hingga mancanegara.

Namun, riset juga menemukan sejumlah tantangan, di antaranya kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta keterbatasan perangkat yang digunakan pelaku usaha. Fungsional Pengembangan Kewirausahaan Ahli Madya Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Ir. Rina Morita mengatakan, penguatan kapasitas UMKM penting dilakukan karena sekitar 99,73 persen dari 740.347 unit UMKM di Sumbar merupakan usaha mikro.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menggerakkan berbagai program pemberdayaan, seperti penumbuhan wirausaha baru, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pembiayaan, sertifikasi halal, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pemasaran,” terang Rina. Ia menambahkan, pemerintah juga menghadirkan Klinik UMKM Minang Bangkit sebagai pusat konsultasi bagi pelaku usaha terdampak bencana dalam aspek pembiayaan, pemasaran, dan pemulihan produksi.