RRI.CO.ID, Padang - Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan di Sumatera Barat (Sumbar) pada Juni 2026 mencapai Rp65,55 triliun. Nilai tersebut tumbuh 13,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi salah satu indikator positif kinerja sektor keuangan daerah.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Roni Nazra mengatakan, pertumbuhan DPK ditopang oleh peningkatan pada tiga jenis simpanan. Tabungan tumbuh 11,10 persen, deposito 3,03 persen, sedangkan giro mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 37,01 persen.

"Pertumbuhan penghimpunan DPK terjadi di tengah meningkatnya aktivitas pemerintah dalam menyalurkan dana ke daerah, termasuk Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumbar," ujar Roni, Jumat 8 Agustus 2026.

Menurutnya, dana TKD untuk penanganan bencana di Sumbar mulai dicairkan sejak Mei 2026. Pemerintah Provinsi Sumbar menerima sekitar Rp534,98 miliar, sementara sejumlah daerah terdampak seperti Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Agam, dan Padang Pariaman juga memperoleh alokasi dana hingga ratusan miliar rupiah.

“Masuknya dana pemerintah turut menopang perputaran likuiditas di daerah, tetapi pertumbuhan DPK tidak semata-mata dipengaruhi pencairan TKD. Penghimpunan dana perbankan juga dipengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, pemerintah, serta kebijakan perbankan,” ujarnya.

Selain DPK, total aset perbankan Sumbar pada Juni 2026 mencapai Rp88,20 triliun atau tumbuh 4,72 persen secara tahunan. Sementara penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp77,70 triliun, tumbuh 5,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, risiko kredit perbankan Sumbar masih berada pada level yang terjaga. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat 2,87 persen, sedikit meningkat dibandingkan Juni 2025 yang berada di level 2,65 persen.