RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menegaskan komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini seiring pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

“Kami berkomitmen menjaga transparansi sebagai prinsip utama. Semoga pada 2026 ini kita dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 secara berturut-turut,” kata Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis saat mengikuti secara virtual kegiatan entry meeting pemeriksaan LKPD di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Kamis, 2 April 2026.

Selain itu ia menegaskan kesiapan Pemko Padang Panjang dalam mendukung penuh proses pemeriksaan BPK. Pemko, katanya, menjamin ketersediaan data dan akses informasi yang dibutuhkan, dengan target mempertahankan opini WTP.

Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyiapkan dokumen secara lengkap dan tepat waktu. Kemudian bersikap kooperatif terhadap tim pemeriksa.

“Hindari keterlambatan penyampaian data dan ketidaksesuaian bukti transaksi. Ini penting untuk menjaga kualitas laporan keuangan,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat menekankan pentingnya penerapan transformasi digital dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, sistem tersebut menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas data dan informasi, mencegah potensi penyimpangan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

“Hasil pemeriksaan diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik. Selain itu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan,” katanya.