Penulis: Bayu Agatyan (Kabid PAPK Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat)

KBRN, Padang: Kemandirian fiskal daerah bukan sekadar tentang menambah penerimaan pajak atau menekan belanja pegawai. Di era transformasi fiskal saat ini, kemandirian fiskal adalah tentang keberanian daerah mengelola aset produktif dan mengubah pelayanan publik menjadi kekuatan ekonomi. Dalam konteks ini, gagasan pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional di Kota Bukittinggi bukan hanya wacana sektor kesehatan, melainkan strategi fiskal yang visioner–sebuah instrumen ekonomi baru untuk memperkuat struktur pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Kota Bukittinggi adalah contoh menarik dari dinamika fiskal daerah yang khas. Dengan APBD 2024 sekitar Rp 806,7 miliar dan PAD hanya 19% dari total pendapatan, ruang fiskal kota ini masih sempit. Namun di sisi lain, Bukittinggi memiliki kekuatan luar biasa: menjadi pusat rujukan kesehatan regional, kota pendidikan, dan destinasi wisata nasional yang dikunjungi lebih dari satu juta orang per tahun. Kombinasi antara potensi ekonomi jasa dan kebutuhan pelayanan medis modern inilah yang melahirkan ide pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional Bukittinggi (RSBI–BKT).

Dari Belanja Publik ke Aset Publik Produktif

Selama ini, sektor kesehatan sering dipersepsikan hanya sebagai beban belanja publik. Padahal, dengan tata kelola yang tepat, fasilitas kesehatan dapat menjadi aset fiskal produktif. Pemerintah daerah tidak harus selalu membiayai rumah sakit melalui APBD, tetapi dapat membangunnya melalui skema kemitraan publik–swasta (KPBU), obligasi daerah, dan investasi swasta. Pendekatan blended finance inilah yang kini menjadi keniscayaan di tengah tuntutan efisiensi fiskal dan kebutuhan infrastruktur publik yang besar.

Model yang diusulkan untuk RSBI–BKT mengadopsi struktur Special Purpose Vehicle (SPV) dengan kepemilikan saham pemerintah daerah 10–15%, operator rumah sakit swasta 40–50%, dan sisanya dari investor domestik, lembaga keuangan, serta universitas mitra. Artinya, pemerintah kota tidak menanggung seluruh risiko investasi, namun tetap menjadi pemegang kendali strategis dan penerima manfaat fiskal jangka panjang.

Dengan nilai investasi sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun, RSBI–BKT akan menjadi salah satu proyek kesehatan daerah paling ambisius di Sumatera Barat. Namun yang terpenting, proyek ini tidak akan membebani APBD, karena 75–80% sumber dananya berasal dari luar pemerintah daerah. Kota hanya menyediakan lahan dan dukungan regulasi, sementara modal dan teknologi berasal dari mitra usaha dan investor.

Kesehatan sebagai Mesin Fiskal Baru

Pendekatan baru ini berpijak pada gagasan bahwa pelayanan kesehatan dapat menjadi sumber pendapatan daerah, bukan sekadar biaya. Dengan fasilitas modern dan layanan internasional, RSBI–BKT akan menarik pasien dari Sumatera bagian tengah hingga Riau, sekaligus memanfaatkan potensi wisata medis yang besar di Bukittinggi. Simulasi yang dilakukan dalam kajian menunjukkan bahwa RSBI berpotensi menghasilkan pendapatan bruto yang cukup signifikan. Dari skema kepemilikan SPV dan sewa lahan, pemerintah kota berpotensi memperoleh dividen dan pendapatan langsung yang memberikan tambahan Pendapatan Daerah.

Artinya, satu rumah sakit saja diharapkan dapat menaikkan PAD Bukittinggi sebesar 15% dalam lima tahun setelah beroperasi. Ini belum termasuk efek berantai terhadap perekonomian: pajak hotel, restoran, transportasi, farmasi, dan jasa penunjang kesehatan. Dalam kerangka reformasi fiskal nasional, model ini menjadi contoh nyata penerapan fiskal produktif (productive fiscal asset management) di tingkat daerah.

Lebih dari itu, RSBI akan menciptakan 1.000 lapangan kerja langsung di sektor kesehatan dan lebih dari 3.000 pekerjaan tidak langsung di sektor jasa, pariwisata, dan UMKM. Dengan multiplier effect hampir dua kali lipat terhadap PDRB, keberadaan RSBI akan memperkuat struktur ekonomi jasa dan kesehatan daerah – sesuatu yang sangat sejalan dengan arah RPJMD Sumatera Barat menuju 2045.

Inovasi Fiskal dalam Desain Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, model yang diusulkan untuk RSBI mencerminkan inovasi fiskal terukur. Pertama, rumah sakit akan dikelola dengan sistem corporate governance modern melalui SPV (PT Bukittinggi International Medical City-usulan nama), dengan Dewan Pengawas yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan profesional kesehatan.

Kedua, sistem pembiayaan dan akuntansi proyek mengikuti standar Public–Private Partnership (PPP) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 38 Tahun 2015 dan Permenkes No. 40 Tahun 2018. Ketiga, pendapatan RSBI akan masuk ke kas daerah melalui mekanisme bagi hasil laba (dividend sharing) dan pendapatan sewa aset (land lease) yang bersifat langsung dan terukur.

Dengan mekanisme tersebut, RSBI menjadi aset fiskal mandiri, tidak membebani APBD dari sisi belanja, namun memberikan kontribusi pendapatan tetap bagi daerah. Inilah bentuk nyata smart fiscal decentralization – di mana inovasi keuangan dan kebijakan kesehatan berpadu untuk menghasilkan kesejahteraan fiskal jangka panjang.

Sinergi Kesehatan, Pendidikan, dan Pariwisata

Kekuatan Bukittinggi bukan hanya pada lokasinya yang strategis, tetapi juga pada ekosistem pendidikan dan pariwisatanya. Kota ini memiliki UIN Sjech M. Djamil Djambek, STIKes Yarsi, serta Poltekkes Kemenkes, yang semuanya dapat menjadi mitra akademik dan riset RSBI. Dengan demikian, RSBI tidak hanya menjadi rumah sakit pelayanan, tetapi juga rumah sakit pendidikan dan riset internasional. Kolaborasi ini akan memungkinkan Bukittinggi menjadi health–knowledge city pertama di Sumatera Barat – kota yang ekonominya bertumpu pada pengetahuan dan layanan kesehatan modern. Konsep medical tourism juga menjadi pilar pendukung. Bukittinggi memiliki lebih dari 1,2 juta wisatawan per tahun, dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang cocok untuk pemulihan medis. Integrasi layanan kesehatan dan pariwisata akan menambah dampak ekonomi turunan yang signifikan bagi kota. Dengan model ini, kesehatan bukan hanya kebutuhan sosial, tetapi motor ekonomi baru daerah.

Menata Masa Depan Fiskal dengan Aset Produktif

Pembangunan RSBI juga sejalan dengan semangat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang menegaskan pentingnya penguatan PAD berbasis aset produktif dan inovasi fiskal. Bukittinggi, melalui proyek ini, sedang menerjemahkan semangat itu secara konkret: dari paradigma belanja ke paradigma investasi. Daripada membangun infrastruktur tanpa arus balik ekonomi, daerah mulai diarahkan membangun proyek yang dapat memberikan return keuangan dan manfaat sosial bersamaan. Bila berhasil, RSBI–BKT akan menjadi model replikasi nasional untuk daerah-daerah lain yang ingin mengembangkan rumah sakit modern tanpa beban APBD. Lebih jauh, proyek ini menandai pergeseran penting dalam politik fiskal lokal Indonesia: bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya soal membagi uang, tetapi soal membangun kapasitas daerah untuk menciptakan nilai ekonomi dari pelayanan publik.

Dari Bukittinggi untuk Indonesia

Pembangunan Rumah Sakit Internasional Bukittinggi bukan hanya gagasan infrastruktur, melainkan simbol keberanian fiskal daerah. Ia mengajarkan bahwa kota kecil di pegunungan Sumatera Barat dapat berinovasi dalam tata kelola keuangan, mengundang investasi, dan menciptakan PAD baru melalui aset yang berdampak sosial langsung bagi masyarakat. Lebih dari sekadar rumah sakit, RSBI adalah laboratorium kemandirian fiskal, tempat di mana konsep public value creation diwujudkan dalam bentuk nyata.

Bukittinggi sedang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal tidak lahir dari pajak yang tinggi, melainkan dari kemampuan daerah mengelola sumber daya dan pelayanan publik secara cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Dan di tengah reformasi fiskal nasional yang menuntut efisiensi dan inovasi, langkah ini bukan hanya inspiratif, tetapi juga penting sebagai arah baru desentralisasi ekonomi Indonesia. Jika berhasil, RSBI–BKT akan menjadi preseden penting: Bahwa fiskal yang sehat bisa dimulai dari rumah sakit yang cerdas.