KBRN, Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali mencatat kinerja positif dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasar evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 14 November 2025, realisasi pendapatan dan belanja daerah Sumbar berhasil melampaui rata-rata nasional.

Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menunjukkan, realisasi pendapatan APBD Sumbar telah mencapai 83,11 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 79,58 persen. Sementara realisasi belanja daerah berada pada angka 74,28 persen, jauh di atas rerata nasional yang masih 64,43 persen. Dengan capaian ini, Sumbar masuk dalam provinsi dengan performa fiskal terbaik menjelang akhir triwulan IV.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyatakan kinerja positif tersebut merupakan hasil konsistensi pengendalian anggaran sejak awal tahun. Ia menyebut setidaknya tiga strategi yang secara berkala dilakukan Pemprov Sumbar dalam menjaga ritme belanja dan pendapatan daerah.

Strategi tersebut meliputi evaluasi kinerja bulanan yang dipimpin langsung Gubernur bersama seluruh kepala OPD untuk memantau perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara real time. Berikutnya, penerapan lelang dini guna mempercepat pelaksanaan program prioritas dan pembangunan infrastruktur.

Langkah ketiga adalah akselerasi proyek berdaya ungkit, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. “Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, serapan belanja menjadi lebih cepat. Kegiatan bisa dimulai lebih awal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Arry di Padang, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan, percepatan belanja pemerintah berperan penting menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi. Ritme realisasi harus dijaga, terutama belanja modal dan layanan publik. Semua tetap harus akuntabel,” ujarnya.

Kemendagri juga mencatat kenaikan signifikan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar. Peningkatan ini ditopang oleh optimalisasi pajak kendaraan bermotor, efisiensi penagihan retribusi, dan penerapan layanan digital perpajakan daerah.

Atas capaian tersebut, Sekda mengapresiasi komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga performa fiskal daerah. “Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Namun kita tidak boleh lengah. Masih ada waktu hingga akhir tahun dan seluruh program prioritas harus dipastikan tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Arry juga menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja. “Percepatan itu perlu, tetapi akuntabilitas tetap nomor satu. Semuanya harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran,” tuturnya.