KBRN, Padang: Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh tetap optimis menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan. Hal ini menghadapi penurunan signifikan dana ke transfer (TKD) dari pemerintah pusat pada 2026. Hal itu disampaikan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta saat rapat paripurna DPRD setempat, Senin (10/11/2025).

Menurut Zulmaeta, berdasarkan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang terbit pada 23 September 2025, TKD untuk Payakumbuh turun menjadi Rp401,9 miliar. Berkurang Rp116,88 miliar dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya.

“Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi kita. Namun, kami berkomitmen memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga dan pembangunan prioritas daerah tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Zulmaeta menjelaskan, penyusunan APBD 2026 dilakukan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kemandirian fiskal daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“APBD harus responsif dan antisipatif terhadap dinamika ekonomi global, perubahan iklim, hingga gejolak geopolitik. Namun tetap mencerminkan optimisme dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam Nota Keuangan tersebut, total pendapatan daerah Payakumbuh tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp652,98 miliar. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp158 miliar, Pendapatan Transfer Rp494,98 miliar, dan Lain-lain pendapatan yang sah Rp0.

Sementara total belanja daerah direncanakan Rp738,14 miliar. Dengan komposisi belanja operasi Rp674,52 miliar, belanja modal Rp62,61 miliar, dan belanja tidak terduga Rp1 miliar.

Zulmaeta juga menegaskan pentingnya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Ia menyebutkan sejumlah langkah, mulai dari evaluasi regulasi pajak dan retribusi, pembentukan BUMD baru, hingga pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan pajak. (*).