KBRN, Padang: Di banyak tempat, laut sering kali dipandang sebagai ruang pemanfaatan sepihak sebagai sebuah “lumbung” hasil tangkap, obyek wisata, atau bahkan sekadar hamparan geografis yang terpisah dari kehidupan manusia. Namun di Kabupaten Kepulauan Mentawai, laut dan alam bukanlah objek, melainkan modal hidup yang membentuk identitas, tata kelola sosial, hingga arah pembangunan. Tradisi Arat Sabulungan, yang diwariskan melalui generasi pemburu, peramu, dan pelaut, menegaskan hubungan timbal-balik antara manusia dan lingkungan. Ia tidak memosisikan manusia sebagai pemilik alam, tetapi sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang saling menopang. Filosofi ekologis inilah yang hari ini menempati posisi unik: bukan sekadar memori budaya, melainkan fondasi model ekonomi baru yang sedang dirancang untuk menjawab tantangan zaman, yakni Sustainable Blue–Green Island Economy.

Model ini lahir dari kenyataan objektif bahwa pulau kecil seperti Mentawai menghadapi tekanan struktural yang tidak dialami sebagian besar wilayah daratan: keterbatasan ruang budidaya, akses logistik yang menantang, ketergantungan energi impor, dan kerentanan tinggi terhadap gempa dan tsunami. Di banyak kasus nasional, solusi pembangunan untuk pulau kecil selalu disamakan dengan wilayah darat. Padahal logika pengelolaan pesisir, laut, dan ruang adat jauh lebih kompleks. Mentawai memutus pendekatan seragam tersebut. Alih-alih meniru model pertumbuhan daratan berbasis konsumsi energi fosil dan eksploitasi sumber daya, Mentawai memilih jalur pembangunan berbasis regenerasi dengan memperkuat ekosistem untuk memperkuat ekonomi.

Konsep Sustainable Blue–Green Island Economy memadukan empat pilar utama yang saling menguatkan. Pertama, ekonomi biru, yang mencakup perikanan berkelanjutan dan wisata bahari berbasis edukasi budaya. Dengan 350 lebih spesies ikan dan ekosistem karang yang relatif sehat, Kepulauan Mentawai mengembangkan konsep penangkapan berbasis kuota dan zonasi adat laut. Hal ini didukung rantai pasok dingin menggunakan energi surya dan sistem pelacakan transparan berbasis blockchain, sehingga ikan yang dipasarkan ke Padang, Jawa, maupun ekspor, memiliki nilai tambah berbasis keberlanjutan. Wisata bahari yang dikembangkan pun bergeser dari wisata massa menuju wisata sensitif ekologi: desa wisata budaya, perjalanan belajar Uma, dan ekspedisi pengetahuan hutan tropis. Di sini, sumber pendapatannya bukan dari perusakan ruang, tetapi dari penghargaan terhadap ruang.

Pilar kedua adalah ekonomi hijau, terutama pangan lokal dan biomassa. Sagu, kelapa, pisang, dan tanaman hutan telah menjadi fondasi makanan Kepulauan Mentawai selama ribuan tahun. Alih-alih menggantinya dengan komoditas impor, model ekonomi ini memperkuat kembali pangan lokal sebagai basis ketahanan ekonomi dan gizi. Dari perspektif fiskal, hal ini penting: setiap persen penurunan impor pangan di pulau kecil berarti penghematan langsung atas pengeluaran rumah tangga dan APBD pengendalian harga pangan. Di sisi lain, potensi biomassa seperti limbah kelapa dan bambu mendukung produksi biogas komunal, mengurangi ketergantungan LPG, sekaligus menekan biaya energi rumah tangga. Ekonomi hijau Mentawai bukan hanya menjaga alam, tetapi mengurangi pengeluaran masyarakat dan ekonomi yang kuat sering kali justru dimulai dari pengurangan biaya hidup, bukan peningkatan pendapatan.

Pilar ketiga adalah energi bersih. Mentawai memiliki potensi listrik surya dengan intensitas 4,5–5 kWh/m²/hari, gelombang laut sekitar 20–25 kW/m, serta biomassa yang stabil. Dengan kombinasi PLTS desa, tenaga gelombang laut skala mikro, dan biogas rumah tangga kolektif, Mentawai menargetkan kemandirian energi desa pada 2035. Ini bukan romantisme teknologi, tetapi solusi fiskal. Di banyak pulau kecil Indonesia, biaya listrik menjadi beban berat APBN dan PLN karena biaya BBM, transportasi, dan operasi generator diesel. Dengan energi bersih lokal, Mentawai membebaskan diri dari ketergantungan struktur harga energi nasional. Energi mandiri berarti fiskal mandiri, dari desa hingga kabupaten.

Pilar keempat adalah tata kelola lokal, yang menjadikan Uma dan Koperasi Desa Merah Putih (KKDMP) sebagai pusat pengambilan keputusan ekonomi. Tidak seperti koperasi formal yang sering lepas dari dinamika sosial, KKDMP bekerja bersama lembaga adat dan keluarga pemilik Uma untuk menentukan alokasi lahan, penggunaan hasil tangkap, produksi pangan, dan pembiayaan komunal. Sistem ini membangun ownership ekonomi pada masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan tidak menimbulkan konflik ruang atau eksploitasi berlebihan. Dengan kata lain, sistem adat yang sering dipandang tradisional justru menjadi infrastruktur kelembagaan modern yang bekerja efektif pada konteks pulau kecil.

Keuntungan fiskal dari pendekatan ini sangat jelas dan dapat diukur. Di satu sisi, pasar kredit karbon biru dari restorasi mangrove dan lamun menawarkan potensi pendapatan asli daerah hingga Rp 560 miliar per tahun pada harga karbon konservatif USD 10/ton CO₂eq. Di sisi lain, ekowisata berbasis budaya berpotensi menghasilkan nilai ekonomi Rp 3 triliun per tahun pada fase konsolidasi 2040. Ditambah lagi kemandirian energi yang dapat mengurangi belanja bahan bakar desa hingga 60–80%. Semua ini terjadi tanpa menambah beban APBD maupun APBN karena model pembiayaan dirancang berbasis hibah multilateral, green sukuk, dan note pembiayaan ESG internasional, dikelola melalui Mentawai Blue–Green Trust Fund (usulan nama) dengan sistem transparansi digital blockchain GreenPay.

Di tengah tekanan fiskal nasional, ketika ruang belanja pemerintah semakin sempit akibat kewajiban subsidi energi, beban pegawai, dan tekanan global, Kepulauan Mentawai menghadirkan satu pelajaran penting: kemandirian daerah tidak selalu lahir dari investasi besar, tetapi dari kemampuan mengaktifkan modal sosial dan ekologis yang sudah ada.

Di saat banyak wilayah mencari pertumbuhan lewat ekstraksi, Kepulauan Mentawai menunjukkan jalan lain: regenerasi sebagai sumber kemakmuran. Dan di sinilah Kepulauan Mentawai berdiri. Bukan sebagai pulau yang jauh dari pusat, bukan sebagai pinggiran, tetapi sebagai laboratorium masa depan Indonesia. Sebuah pulau kecil yang mengajarkan bahwa pembangunan dapat dilakukan tanpa menghapus jejak leluhur, tanpa mengorbankan hutan, tanpa menyisakan kerusakan. Pulau yang menunjukkan bahwa ekonomi bisa tumbuh tanpa mengurangi kehidupan, bahwa ada jalan untuk maju tanpa meninggalkan siapa pun dan apa pun. Mentawai tidak sedang menuntut untuk dilihat, tetapi ia menawarkan masa depan untuk ditiru. Saatnya Indonesia belajar dari laut

(Penulis: Bayu Agatyan, Kabid PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat)