Dinsos Sumbar Dorong Penguatan Assessmen Data Kemiskinan untuk Program RTLH

RRI.CO.ID, Padang - Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan dalam penilaian kondisi masyarakat untuk memastikan bantuan sosial dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diberikan secara tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi dengan kondisi nyata masyarakat, termasuk kelayakan tempat tinggal.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Syaifullah mengatakan, assessmen diperlukan untuk memastikan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut mencakup kondisi rumah serta berbagai indikator kesejahteraan lainnya.

“Jadi di dinas sosial memiliki bidang Penanganan Pertimbangan Miskin (TPM) yang secara rutin melaksanakan assessmen. Kegiatan tersebut bertujuan membantu memastikan validitas data dan menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan,” kata Syaifullah, Minggu, 13 September 2026.

Syaifullah menyebutkan, kondisi rumah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan secara rinci, mulai dari kondisi lantai, dinding, hingga atap rumah, yang kemudian didokumentasikan dan diinput ke dalam sistem pendataan.

“Kondisi rumah yang tidak layak belum tentu secara otomatis menempatkan seseorang pada kelompok kesejahteraan terbawah. Penentuan peringkat kesejahteraan juga mempertimbangkan indikator lain, seperti penghasilan, kepemilikan aset, serta penggunaan listrik,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Sosial Universitas Andalas, Dr. Indraddin, menilai ketepatan sasaran bantuan perumahan semestinya dapat diwujudkan melalui penguatan peran perangkat masyarakat di tingkat bawah. Menurutnya, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hingga pemerintahan nagari memiliki peran penting dalam memetakan kondisi rumah tangga dan kelayakan hunian masyarakat.

“Bantuan perumahan yang diberikan pemerintah perlu dipadukan dengan dukungan Baznas, lembaga sosial, dan masyarakat melalui konsep bantuan stimulan. Bantuan tersebut diharapkan menjadi pemicu agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumah secara mandiri melalui kolaborasi dan gotong royong,” ujarnya.