Pemko Payakumbuh Bedah 100 RTLH, Percepat Penyediaan Hunian Laik

RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kota Payakumbuh membedah 100 rumah tidak laik huni (RTLH) sepanjang 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut menjadi bagian dari penanganan 847 RTLH dan backlog perumahan yang masih mencapai 9.578 unit di daerah itu.

Dari total 100 unit yang ditangani, sebanyak 25 unit dibiayai melalui APBD Kota Payakumbuh, sedangkan 75 unit lainnya berasal dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dari pemerintah pusat. Bantuan peningkatan kualitas RTLH itu diserahkan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta kepada 75 penerima yang tersebar di lima kecamatan di Gedung Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelurahan Ibuh, Selasa, 11 Agustus 2026.

Ia mengatakan dukungan dana TKD menjadi bukti sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat beserta keluarganya.

“Kami berharap seluruh bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagai dorongan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dan keluarganya," ujarnya.

Berdasarkan pemutakhiran data tahun 2026, Kota Payakumbuh memiliki 36.845 unit rumah. Sebanyak 847 unit di antaranya masih tergolong rumah tidak layak huni, sementara backlog perumahan tercatat mencapai 9.578 unit sehingga menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanganan sektor perumahan.

Zulmaeta menilai, penyediaan hunian layak tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.

"Ke depan, tantangan penyediaan rumah laik huni masih cukup besar. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga sosial, maupun masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Payakumbuh Marta Minanda mengatakan program bantuan stimulan rumah swadaya tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat melalui semangat keswadayaan dalam proses pembangunan.

"Penyelenggaraan pemberian bantuan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak laik huni menjadi layak huni, mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas permukiman," kata Marta.

Ia menambahkan, sejak 2017 hingga 2025 Pemerintah Kota Payakumbuh telah membantu pembangunan baru maupun peningkatan kualitas sebanyak 1.814 unit RTLH melalui dukungan APBN, APBD, Baznas, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Nilai bantuan juga terus meningkat, dari Rp10 juta pada 2017 menjadi Rp60 juta untuk pembangunan baru dan Rp35 juta untuk peningkatan kualitas rumah pada 2026.