RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, program ini juga diarahkan untuk memberdayakan pelaku usaha dan sektor produksi pangan lokal.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Sumatera Barat di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa, 4 Agustus 2026. Pertemuan turut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah serta jajaran pengurus APPMBGI Sumbar.

Maigus mengatakan Program MBG merupakan salah satu agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan dapur pelayanan, keamanan pangan, hingga sistem distribusi harus dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Program MBG merupakan agenda besar negara. Seluruh SPPG, perangkat daerah, termasuk dukungan APPMBGI, sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dari besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan. Menurutnya, pelaku usaha lokal harus menjadi bagian dari rantai pasok agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.

"Standarisasi rantai pasok harus diperkuat agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal terintegrasi dalam ekosistem pemasok MBG. Sehingga dengan itu manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.

Maigus mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 72 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG telah beroperasi di Kota Padang. Pemko Padang optimis sisa 23 SPPG dapat direalisasikan secara bertahap hingga akhir 2026 dengan dukungan evaluasi lintas sektor yang dilakukan setiap bulan.

Sementara itu, Ketua DPD APPMBGI Sumatera Barat, M. Sayuti, menyatakan kesiapan organisasinya menjadi mitra strategis Pemko Padang dalam membangun sistem pengelolaan MBG yang lebih efektif dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan asosiasi akan memperkuat tata kelola rantai pasok pangan di daerah.

"Kami menargetkan Padang menjadi kota percontohan pengelolaan Program MBG di Sumatera Barat bahkan tingkat nasional. Untuk itu, APPMBGI mengusulkan terjalinnya nota kesepahaman (MoU) dengan Pemko Padang agar pembagian peran, target, dan tanggung jawab seluruh pihak dapat berjalan lebih jelas dan terstruktur," ujarnya.