RRI.CO.ID, Padang - Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, indeks tercatat sebesar 70,87, pada tahun 2025 melonjak menjadi 85,02 dan mengantarkan Sumatera Barat masuk lima besar nasional.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha, Edison, dalam Forum Pemantapan Kerukunan Umat yang digelar di Padang, Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, organisasi masyarakat, akademisi, hingga lembaga adat untuk memperkuat komitmen menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Menurut Edison, capaian tersebut bukan terjadi begitu saja. Ia menilai keberhasilan itu lahir dari kerja bersama berbagai pihak yang selama ini konsisten membangun ruang dialog di tengah masyarakat. "FKUB terus bergerak membuka ruang dialog. Tujuannya bukan menyamakan akidah, tetapi membangun saling memahami dan hidup berdampingan dengan harmonis," ujarnya.

Edison juga menilai, budaya Minangkabau menjadi modal sosial yang kuat dalam menjaga kerukunan. Masyarakat Minang dikenal mampu hidup berdampingan di berbagai daerah tanpa membentuk sekat-sekat kelompok. Di sisi lain, komitmen pemerintah daerah serta dukungan tokoh agama ikut memperkuat iklim yang kondusif.

Namun ia mengingatkan, tingginya indeks kerukunan tidak berarti potensi konflik telah hilang. "Kita memang sudah rukun. Tetapi benih-benih konflik tetap ada. Tantangannya sekarang semakin kompleks, mulai dari digitalisasi, politisasi agama, hingga berbagai konflik kepentingan," ujar Edison.

Karena itu, Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat mulai memperkuat langkah pencegahan melalui penerapan Early Warning System (EWS) Si-Rukun. EWS ini sebuah aplikasi untuk mendeteksi dini sekaligus memitigasi potensi konflik sosial berdimensi keagamaan.

Melalui sistem tersebut, sekitar 1.300 penyuluh agama di seluruh Sumatera Barat dilibatkan untuk melaporkan berbagai potensi persoalan yang muncul di masyarakat. Laporan itu dapat dipantau secara berjenjang mulai dari Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat hingga Kementerian Agama RI.

Menurut Edison, pendekatan ini penting karena konflik yang muncul saat ini tidak selalu terjadi antarumat beragama, tetapi juga dapat berasal dari internal masing-masing agama. "Menjaga kerukunan adalah tugas yang berat. Potensi persoalan tidak hanya muncul antaragama, tetapi juga di dalam agama itu sendiri. Karena itu kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi menjaga suasana yang sudah baik ini," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat, Duski Samad, mengajak peserta memaknai kerukunan melalui konsep Tri Matra Kerukunan, yakni dipahami, diteladankan, dan dibudayakan. Menurutnya, kerukunan yang dipahami akan melahirkan sikap toleran. Kerukunan yang diteladankan akan membangun kepercayaan. Sementara kerukunan yang dibudayakan akan melahirkan peradaban yang kuat.

Sementara itu, Ketua FKUB UIN Imam Bonjol Padang, Abdullah Khusairi, menyoroti tantangan baru dalam menjaga kerukunan di era media digital. Sebagai praktisi media, ia melihat ruang publik kini tidak lagi didominasi pertemuan langsung, tetapi telah bergeser ke ruang digital yang dipengaruhi algoritma.

"Kita sedang berada pada fase baru. Ruang publik bergeser dari ruang fisik ke ruang digital. Karena itu masyarakat harus semakin kritis, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kerukunan juga di dunia maya," katanya.

Abdullah Khusairi mengingatkan, media digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat melalui penyebaran informasi yang tidak benar maupun ujaran yang memicu konflik. Karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama.

Diskusi berlangsung dinamis dengan dimoderatori Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Muzahar. Forum ini turut dihadiri Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, perwakilan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, LKAAM, Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat, serta tokoh lintas agama.