RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkomitmen menghibahkan lahan untuk pembangunan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Komitmen itu ditegaskan Bupati Mentawai, Rinto Wardana, saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Bawaslu Mentawai di Kantor Bawaslu, Rabu, 22 Juli 2026.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Bawaslu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan serta demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan berintegritas. Kerja sama itu juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informatika Bawaslu Mentawai, Nasrullah, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan Bawaslu. Ia mengatakan, hingga kini kantor Bawaslu Mentawai masih berstatus sewa sehingga hibah lahan menjadi syarat penting untuk mengusulkan pembangunan kantor permanen kepada Bawaslu RI.

"Saat ini sudah terdapat 56 kantor Bawaslu yang masuk dalam tahapan perencanaan pembangunan gedung. Kami berharap Mentawai dapat menyusul pada tahun 2027 apabila lahan hibah telah tersedia," ujar Nasrullah. Ia menambahkan, ruang lingkup kerja sama juga mencakup pengawasan tahapan maupun non-tahapan pemilu sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Nasrullah mengungkapkan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024 sebanyak 66.747 pemilih. Berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), jumlah tersebut meningkat menjadi 71.157 pemilih yang berpotensi membuka peluang penambahan kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 25 kursi sesuai ketentuan.

Dalam sambutannya, Bupati Rinto mengenang pengalamannya sebagai peserta Pilkada 2024 yang diawasi Bawaslu. "Pilkada adalah pesta demokrasi, bukan perang demokrasi. Setelah semuanya selesai, kami kembali bersatu, saling berjabat tangan, dan berkomitmen bersama membangun Kabupaten Kepulauan Mentawai," ujarnya.

Rinto juga memastikan pemerintah daerah siap memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan kantor Bawaslu. "Pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan Kantor Bawaslu. Bagaimanapun, Bawaslu merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengawal setiap tahapan pemilu dan menjaga kualitas demokrasi," katanya.

Selain itu, Rinto menyampaikan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga Juni 2026 telah mencapai 100.254 jiwa. Berdasarkan perkembangan tersebut, pemerintah daerah mengusulkan daerah pemilihan (dapil) khusus kepada Kementerian Dalam Negeri serta berharap penambahan kursi DPRD dari 20 menjadi 25 kursi agar representasi masyarakat kepulauan semakin optimal.