RRI. CO.ID, Padang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian realisasi rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar). Hal dimaksud disampaikan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera yang digelar secara virtual, Kamis (30/4/2026).

“Dari target rehabilitasi lahan pertanian seluas 3.902 hektare rusak ringan dan sedang akibat bencana di Sumatera Barat, hingga saat ini sekitar 98 persen sudah berkontrak dan 50,8 persen di antaranya telah selesai direhabilitasi. Capaian ini lebih baik dibandingkan dua provinsi terdampak bencana lainnya di Sumatera,” ujar Tomsi Tohir.

Meski mencatat capaian positif, Tomsi mengatakan, masih terdapat dua daerah di Sumbar yang progresnya belum berjalan, yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. “Kami meminta komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penyelesaian rehabilitasi lahan dengan Satgas menargetkan seluruh proses rehabilitasi rampung paling lambat akhir Juli mendatang, mengingat pada Agustus diperkirakan sudah memasuki musim kemarau,” katanya.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian Pertanian, Ali Jamil dalam paparannya menyampaikan total kerusakan sawah akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera mencapai sekitar 94 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan rehabilitasi seluas 42 ribu hektare untuk kategori kerusakan ringan dan sedang.

“Dari target tersebut, sekitar 39 ribu hektare lahan telah berkontrak, sementara 3 ribu hektare lainnya masih dalam proses. Adapun dari lahan yang telah berkontrak, sekitar 12 ribu hektare telah selesai direhabilitasi, namun baru sekitar 1.700 hektare yang telah diolah kembali,” ujar Ali.

Dalam konteks capaian tersebut, Provinsi Sumbar mencatatkan realisasi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Dari target 3.902 hektare, realisasi kontrak telah mencapai 98 persen dan penyelesaian fisik sebesar 50,8 persen. Angka ini jauh di atas capaian Aceh yang baru mencapai 0,6 persen, Sumatera Utara 5 persen, serta rata-rata nasional sekitar 6 persen.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Andri Yulika mengatakan, bahwa percepatan penyelesaian rehabilitasi lahan akan terus didorong melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, unsur pengawasan seperti inspektorat, serta dukungan dari TNI dan Polri akan terus dioptimalkan guna memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu dan akuntabel.

“Kami bersyukur apa yang telah di kerjakan mendapat apresiasi dari Kemendagri dan Kementan. Memang masih ada dua daerah yang belum berprogres, dan ini akan kami kawal bersama. Hasil rapat ini segera kami laporkan kepada Bapak Gubernur untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” ujarnya.